Jakarta – Majalahcsr. Tahun 2018 merupakan tahun politik yang menjadi tantangan dan peluang bagi perempuan. Melalui pemilu, perempuan bisa mengisi kursi-kursi pimpinan pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan kebijakan yang responsif gender.
Namun menurut Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini, yang menjadi persoalan adalah, pemilu sebagai intermediary instrument yang menghubungkan perempuan dengan negara belum sepenuhnya memberikan akses bagi partisipasi politik perempuan.
“UU Pilkada pun belum sepenuhnya mengadopsi affirmative action (tindakan khusus sementara),” tambah Titi dalam acara dialog Kemen PPPA dan wartawan dengan tema “Perempuan dan Pilkada” di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti yang dikutip dari website Kemenpppa, senin (29/1).
Dok. Kemenpppa
Dirinya mengakui jumlah perempuan yang maju menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Angka kemenangan perempuan di pilkada serentak 2015 dan 2017 di atas 37,1 %. Artinya, meski jumlah perempuan yang dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai masih minim, namun tingkat keterpilihan mereka relatif cukup baik,” jelas Titi.
Lebih jauh Titi menekankan alasan pentingnya memberikan kuota untuk perempuan di parlemen, yaitu : (1) Menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan menurut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan; (2) Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan; dan (3) Menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan.
