Jakarta – Majalahcsr. Dari top 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEI), baru 30% perusahaan yang membuat Sustainability Report (SR) (Ernst & Young 2016). Sedangkan dari tahun 2000 sampai saat ini, baru ada 97 perusahaan yang melakukan reporting melalui Global Report Initiative (GRI).
Country Program Manager GRI di Indonesia, Bob Eko Kurniawan menjelaskan bahwa ada desakan dari investor khususnya investor yang dari luar agar perusahaan yang sudah terbuka (listed company) membuat laporan keberlanjutan. Investor luar dijelaskannya sudah mulai terdidik dalam hal keberlanjutan. “Mereka akan mengutamakan program keberlanjutannya, barulah mereka mau menanamkan uangnya,” jelas Bob.
Dengan membuat laporan keberlanjutan ini, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan investor. Reputasinya juga akan lebih baik untuk perusahaan, sehingga investor akan lebih tertarik kepada mereka.
Selain itu, perusahaan lebih mudah mendapatkan license to operate dari masyarakat sosial ekonomi, karena dengan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terstruktur. Perusahaan pun akan lebih banyak mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan tidak menganggu dalam operasinya.
Pemerintah sendiri sejak tahun 1999 sudah banyak membuat regulasi mengenai CSR. Awalnya hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja yang diwajibkan dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), namun kemudian berlanjut ke private company.
Sedangkan untuk SR, pemerintah memang belum membuat regulasinya, sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK no.51 tanggal 27 Juli 2017 mengeluarkan peraturan pertama mengenai SR. “Saya rasa pemerintah membuat itu gak cuma hanya kepentingan laporan saja, tapi kepentingan agar dalam menjalankan perusahaan bisa sustain,” jelas Bob.
Indonesia peringkatnya memang lebih besar dibandingkan South East Asia, Amerika Latin dan Afrika, karena populasi Indonesia cukup banyak dan tingkat korporasinya lebih maju. Namun dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, Indonesia masih kalah.
