× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

SDGs Annual Conference 2019 Resmi Ditutup: Menteri PPN/Kepala Bappenas Tekankan Pentingnya Pembiayaan SDGs di Indonesia

By Redaksi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro Berfoto Bersama Usai Penutupan SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta

Penyelenggaraan SDGs Annual Conference 2019 resmi ditutup oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada Rabu(9/10/2019) di Hotel Fairmont, Jakarta. Sebelum penutupan, lebih dulu dilaksanakan Sesi Pleno 3: Pembiayaan untuk SDGs.

Menteri Bambang menyatakan, besarnya biaya untuk melaksanakan target Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia, membutuhkan pembiayaan alternatif di luar APBN.   

“Upaya mencapai goals SDGs tidak bisa bergantung pada APBN. Ini menyadarkan kita bahwa SDGs didesain multiplatform, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga melibatkan banyak pihak, bukan hanya untuk bekerja bersama-sama, tetapi juga membiayai bersama-sama. Financial gap SDGs di negara berkembang termasuk Indonesia tidak kecil, yaitu mencapai USD 2,5 triliun per tahun, sedangkan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia hanya sebesar USD 1 triliun per tahun,” jelas Menteri Bambang dalam sambutannya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencari solusi atas jurang pembiayaan tersebut. Dalam Roadmap SDGs Indonesia 2030, telah dihitung kebutuhan pembiayaan investasi untuk SDGs di Indonesia dengan tiga skenario. Pertama, Business as Usual (BAU) untuk 2020 sebesar Rp 2.714 triliun dan 2030 sebesar Rp 7.721 triliun. Kedua, intervensi moderat untuk 2020 sebesar Rp 2.778 triliun dan 2030 sebesar Rp 9.405 triliun. Ketiga, intervensi tinggi Rp 2.867 triliun dan 2030 sebesar Rp 10.397 triliun.

“Kalau kita pakai intervensi tinggi untuk mencapai target standar global, maka tahun depan kita butuh Rp 2.867 triliun. Padahal besaran APBN kita tahun depan hanya sebesar Rp 2.500 triliun. APBN tidak bisa mencukupi, bahkan untuk skenario Business as Usual sekalipun tidak akan bisa. Skenario intervensi tinggi, 62 persen dari pemerintah dan 38 persen dari non pemerintah, bisa dari skema BUMN, swasta, filantropi, dana sosial keagamaan, dan sumber lainnya untuk 2020-2024 diharapkan bisa mengatasi soal pembiayaan tersebut,” papar Menteri Bambang panjang lebar. Peranan pembiayaan dari non-pemerintah, menurut Bambang, diperkirakan terus meningkat seiring dengan waktu. Untuk 2025-2030, peranan pemerintah masih besar sebesar 58 persen dan non pemerintah sebesar 42 persen.

Menteri Bambang menekankan bahwa pemerintah harus menjadi pionir yang mengajak peran aktif semua pihak untuk membiayai SDGs melalui sumber pembiayaan inovatif. Sumber itu antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), sukuk, green bond, zakat, blended finance, social impact fund, filantropi, dan crowdfunding.

“Melalui SDGs Financing Hub, pemerintah berupaya menjangkau sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk mengalirkan sumber pendanaan demi mencapai target SDGs. Keberhasilan pembiayaan investasi untuk SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat,” terang menteri.

Menteri mencontohkan, salah satu proyek pembiayaan kerjasama tersebut adalah Sumba Iconic Island atas kerjasama donor internasional, ADB dan Kedutaan Besar Norwegia, yang menyediakan energi baru dan terbarukan di Sumba.

“Saat ini, 4.158 rumah tangga di Sumba sudah teraliri listrik dengan total investasi sebesar Rp 131 miliar,” ungkap Menteri Bambang.

Menutup rangkaian kegiatan konferensi, Menteri Bambang menandatangani enam kerjasama kesepahaman (MoU) terkait SDGs/TPB dengan beberapa pihak. Salah satunya MoU  dengan Kemendesa PDTT tentang Percepatan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan melalui Proyek Percontohan Pembangunan Desa dengan Skema Pembiayaan Social Impact Bonds/Impact Investment. Selain itu dilakukan pula penandatangan MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai tentang Kemitraan Strategis untuk Percepatan Pencapaian dan Pembiayaan TPB.

Selain MoU, Menteri Bambang juga menandatangani Letter of Intent (LoI), yakni LoI Kementerian PPN/Bappenas dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang Inisiatif Dukungan Pendanaan di Sektor Kelautan dan Perikanan.

“Semua aspek SDGs  Goals 14 telah dibahas secara mendalam (pada konferensi). Seperti yang diharapkan Wapres RI, konferensi ini tidak berhenti pada tataran konsep tetapi juga menghasilkan real action yang didapatkan atas hasil diskusi untuk membantu upaya Indonesia mencapai target-target SDGs Goals 14,” pungkas Menteri Bambang lalu menutup konferensi.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]