× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

RUU PUB Untuk Kepercayaan Pada Lembaga Filantropi

By Redaksi
Dok. Gettyimages

 

Jakarta – Majalahcsr. Penggalangan dana melalui media online atau media sosial kini makin marak. Namun belum ada payung hukum yang mengaturnya. Kemudian muncul wacana revisi UU No. 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang karena dinilai sudah tak relevan di era digital ini.

Direktur eksekutif Filantropi Indonesia (FI) Hamid Abidin dalam wawancara bersama metrotvnews.com mengatakan bahwa sekarang (FI) sudah menyusun draft Rancangan Undag-undang (RUU) dan melakukan sosialisasi ke beberapa pihak yang menjadi stakeholder dari kegiatan penggalangan sumbangan, misalnya lembaga Filantropi, NGO dan lainnya. RUU ini diharapkan mengantisipasi perkembangan yang ada selama ini.

Misalnya munculnya crowd funding, munculnya filantropi berbasis komunitas, filantropi yang berbasis individu yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam UU sebelumnya.” Ujarnya rabu (3/5).

UU no 9/1961 saat ini dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan jaman karena banyak yang sudah tidak sesuai, misalnya dalam konteks perijinan. UU itu mengatur proses perijinan harus dilakukan 3 bulan sekali, padahal jangka waktu ini cukup merepotkan bagi lembaga sosial.

Sumbangan juga dikotak-kotakkan dalam regional, lokal dan nasional. Padahal kalau menggunakan media sosial tidak mungkin dibatasi. Belum lagi biaya operasional untuk sumbangan bencana Rp0. Itu tidak mungkin, sehingga ada upaya-upaya untuk mensiasati hal itu. Pelanggaran juga hanya didenda Rp10.000.

“RUU ini yang diharapkan mengantisipasi perkembangan filantropi yang luar biasa. Orang sekarang gemar menyumbang, dan banyak bermunculan lembaga-lembaga filantropi lokal dan nasional, belum lagi platform crowd funding yang memudahkan orang menyumbang,” jelasnya.

Hamid berharap RUU ini menjadi salah satu prioritas. Mengingat masalah filantropi mempunyai potensi besar tapi harus dibahas secara bijak. Banyak lembaga sosial yang menggalang dana dengan cukup baik misalnya lembaga filantropi berbasis keagamaan, lembaga Amil Zakat, Laziz, filantropi berbasis media, filatropi berbasis komunitas dan lainnya. Namun dikhawatirkan kasus seperti cak Budi bisa mengikis kepercayaan masyarakat.

Disisi lain kasus cak Budi bisa menjadi pembenahan dan koreksi. Bahwa tidak direkomendasikan untuk melarang individu mengumpulkan dana, tapi mendorong mereka untuk bersinergi dengan lembaga sosial.

Beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam konteks cak Budi sebagai pengumpul dana berbasis pribadi adalah penggunaan rekening pribadi yang rawan tercampur antara transaksi individu dan dana publik. Kedua adanya penggunaan dana operasional yang dari segi jumlah dan peruntukan kurang tepat, juga transparansi kepada pemberi dana.

“UU PUB mengatur 10% penggunaan masksimal. Tapi dengan adanya kasus beliau membeli mobil dan lainnya itu menjadi masalah,” paparnya.

Sumbangan publik juga ada yang disebut designation public yaitu donasi yang diperuntukkan bagi program tertentu dan tidak boleh dialihkan kepada program lain. Kalau nanti ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, seharusnya didiskusikan dengan donatur.

 

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]