× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk Kelancaran Organisasi Filantropi

By Redaksi

Jakarta – MajalahCSR. Kegiatan filantropi dalam 15 tahun terakhir mengalami peningkatan pesat. Seiring dengan hal ini, ratusan organisasi filantropi pun mulai bermunculan. Dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan dan sampai organisasi berbasis komunitas.

Disisi lain potensi sumbangan masyarakat terus meningkat bahkan mencapai triliunan rupiah pertahun. Kecenderungan ini membuat semakin berkembangnya kegiatan penyelenggaraan sumbangan (fundraising).

Dewan pembina Filantropi, Erna Witoelar mengatakan bahwa mengenai filantropi, indonesia belajar ke negara Thailand. Namun ketika kegiatan ini berkembang di Indonesia, tidak demikian dengan Thailand.

Sayangnya payung hukum dari kegiatan ini kurang kondusif. Salah satu regulasi yang dianggap menghambat adalah UU No.9/ 1961 Tentang PUB (Penggalan Uang dan Barang) karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan filantropi dan fundraising di Indonesia.

Selain menerapkan mekanisme perijinan dan pelaporan yang sangat ketat, beberapa ketentuan didalam UU ini juga dinilai sudah ketinggalan jaman, seperti pengaturan ruang lingkup sumbangan, dana operasional, sampai pengenaan sanksi dan hukuman bagi organisasi yang melanggar.

Dikatakan Direktur FIlantropi Indonesia Hamid Abidin, sejak 2016 beberapa organisasi nirlaba dan kementrian sosial menginisiasi perumusan RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk menggantikan UU PUB. Hingga saat ini, RUU Penyelenggaraan Sumbangan masih terus dimatangkan untuk diajukan sebagai RUU inisiatif DPR pada Oktober 2017. Salah satunya adalah pada acara Philantropy Learning Forum ke-15 pada selasa (25/4) di Jakarta.

Acara ini diselenggarakan oleh FIlantropi Indonesia bersama MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia), Kementrian Sosial dan didukung oleh UN-OCHA (United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Pembicara yang hadir adalah Suratman, SH.MH (anggota Tim Perumus RUU Penyelenggaraan Sumbangan), MaitraW. Faiszal (Save the Children), Stefanus Aryawan (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), Vikra Ijas (Kitabisa.com) dan Nur Rachman (Alfamart).

Dibandingkan dengan UU PUB, isi atau ketentuan-ketentuan dalam RUU tersebut jauh lebih rinci dan lengkap. Sebagian isi dari RUU ini mengadopsi ketentuan yang ada dalam UU PUB seperti perizinan, tujuan penyelenggara sumbangan, cara dan metode penggalangan sumbangan, biaya operasional, pelaporan sampai pengenaan sanksi bagi lembaga yang melanggar. Namun semuanya dicoba untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Untuk lembaga keagamaan izinnya hanya dari Kementrian Agama, tidak perlu dari Kementrian Sosial,” ujar perwakilan dari Kemensos.

RUU PUB juga mengatur beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam UU PUB, seperti perlindungan terhadap hak-hak donatur, pemisahan fungsi lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur sumbangan, sampai pembentukan badan atau komisi independen yang mengatur penyelenggaraan sumbangan.

Salah satu isu kunci dalam RUU ini adalah persoalan perizinan. Namun kasus Unicef berbeda, sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, Unicef mempunyai kekebalan sehingga audit dilakukan langsung oleh Unicef pusat. Tapi untuk perizinan, Unicef telah mengantongi izin dari Bappenas dan Kementrian Sosial.

Sedangkan isu kunci lainnya adalah mengenai pihak-pihak yang diizinkan menggalang sumbangan publik. Jika di UU PUB izin pengalangan sumbangan hanya diberikan kepada organisasi berbadan hukum, banyak yang mengusulkan agar semua pihak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sumbangan, termasuk komunitas dan individu yang menggalang sumbangan melalui media sosial dan platform crowdfunding.

Dari bentuk penyelenggaraan sumbangan, kemajuan teknologi berkembang pesat. Salah satu pendiri Kitabisa.com sebuah situs sumbangan warga, Vikra Ijas mengatakan bahwa situnya sebagai wadah bagi orang yang ingin menggalan dana. Penggalang dana bisa dari perseorangan, lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan. Baik penyelenggara, pengumpul, dan penyalur sumbangan tidak perlu dari orang ataupun lembaga yang sama.

 

 

 

 

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]