Jakarta – Majalahcsr. Riset yang benar menjadi pondasi utama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun seringkali perusahaan menganggap riset itu membuang waktu dan anggaran.
Saat ini banyak perusahaan yang lebih memilih bekerja sama dengan Public Relation (PR) untuk mewujudkan hajat mereka. Mengingat PR juga bisa menyediakan kebutuhan perusahaan dalam mengadakan suatu acara.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui keberadaannya selalu terlibat pada kebijakan pemerintah, yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Entah nantinya akan menjadi keuntungan atau malah kerugian bagi pengusaha.
“Sehingga masih belum ada win-win solution bagi pebisnis, pekerja maupun pencari kerja,” ujar Agung Pambudi dalam acara Forum Riset & Bisnis (FRB) #3: Mencari Model Kemitraan Swasta dan Lembaga Riset: Pengalaman Praktis APINDO, KPPOD dan KSI di Gedung Knowledge Sector Initiative (KSI) Ratu Plaza, Jakarta, (21/3).
Apindo selama ini biasanya memang selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan. Baik buruknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hasilnya belum tentu sejalan dengan apa yang akan terjadi di lapangan.
Terkait dengan riset, Apindo juga melakukan riset mandiri. Ada 3 personil yang dikhususkan hanya berfokus pada riset, dan 3 orang lainnya terkait dengan hubungan ke pemerintah. Disisi lain, kontribusi pengeluaran pemerintah untuk riset sendiri tidak sampai 1% dari total GDP.
Tidak sembarangan, riset dilakukan secara mendalam, juga melakukan interview tatap muka. Hal ini dimaksudkan agar informasi lebih jelas, karena Apindo juga melakukan advokasi. “Sebut saja pelarangan impor ethanol,” ujarnya.
Sedangkan kemitraan antara lembaga riset dan swasta dalam hal riset menurutnya harus mengacu pada satu kata kunci, yaitu manfaat. Sehingga riset yang dilakukan diharapkan lebih besar manfaat daripada biaya yang dikeluarkan.
“Biasanya perusahaan multinasional sudah terbiasa akan hal ini. Berbeda dengan perusahaan lokal,” papar Agung.
Sedangkan salah satu organisasi yang berpegang pada riset adalah Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Lahir dari hasil eksperimen kolaborasi multipihak yaitu dunia usaha, komunitas akademik dan media masa sebagai tiga pilar masyarakat sipil era reformasi. Ada 2 fokus dari KPPOD, yaitu tata kelola ekonomi daerah dan tata kelola keuangan daerah.
Organisasi ini dijelaskan oleh Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jawe bahwa lingkup kerjanya sebagian besar pada riset. Mengingat lingkup kerjanya juga melakukan advokasi yang tidak bisa dilakukan tanpa riset.
Hasil riset mengenai kebijakan KPPOD biasanya disampaikan pada forum-forum yang relevan. Karena biasanya pengusaha yang ada didaerah belum tentu mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah yang diimplementasikan ke daerah, meskipun dirinya berada di daerah tersebut.
Robert juga menggaris bawahi mengenai opini media yang juga sangat berperan. Sehingga riset yang dilakukan sesuai dengan asli dan bisa sampai dengan mudah kepada pihak yang berkepentingan.
“Riset yang sulit dibaca, misalnya data, tidak akan tersampaikan hasilnya. Maka hasil riset perlu untuk dibahasakan dengan mudah. Namun perlu juga dilakukan capacity building agar bagian sekretariat di asosiasi bisa membaca hasil suatu riset,” paparnya.
Kemitraan
Banyak yang beranggapan bahwa pihak yang membutuhkan riset dijadikan mesin ATM. Mengingat riset yang selalu dianggap mahal tanpa memperhitungkan nilai yang akan didapat.
Hal ini menjadi isu penting, dimana kemitraan antara lembaga riset dan yang membutuhkan riset harus saling mengenal. Dan salah satu cara memulai kemitraan adalah dari individual hingga lembaganya.
Pasalnya, untuk membangun trust building, tidak cukup hanya kepentingan yang sama, niat yang sama, tapi membutuhkan banyak proses hingga ada kepercayaan. “Value proportion penting bagi swasta. Apa keuntungannya?,” ujar Deputy Team Leader KSI, Janes Imanuel Ginting.
Dijelaskannya bahwa fokus KSI bukan hanya basic research, tapi social research, application research, juga commercial.
Janes menuturkan, lembaga riset banyak sekali memberikan dampak kepada suatu kebijakan. Beberapa lembaga riset misalnya Smeru juga sudah berpengalaman dan bisa memberikan riset mendalam untuk suatu kebijakan.
Namun sebaiknya komunikasi antara lembaga riset dan yang berkepentingan dalam riset berjalan baik. Sehingga apa yang dicari dalam suatu riset tersebut bisa benar-benar ditemukan.
