× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Rantau Kemas, Desa Mandiri Energi Dengan PLTMH

By Redaksi
Rantau Kemas - Mongabay

Satu per satu, wilayah tanpa listrik di tanah air mulai benderang. Salah satunya adalah Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Desa yang menjadi salah satu kawasan penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat ini sekarang bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Di masa lalu warga desa menggunakan listrik tenaga diesel hanya untuk penerangan malam hari. Kalaupun ada perangkat elektronik, paling-paling hanya televisi.

Kini, Rantau Kermastelah menjelma menjadi desa mandiri energi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk menerangi sekitar 127 rumah. “Iyo, sejak 2017 lah tambah besar daya PLTMH kami,” ujar salah satu warga asli Rantai Kermas, mak Nova, seperti dikutip Mongabay. “Kini listrik lah idup 24 jam, kecuali

[kadang]

hari Minggu. Setengah hari dak idup karena nak bersih-bersih di gardunyo.”

Keberhasilan Rantau Kermas mengelola air untuk menjadi PLTMH tak lepas dari aturan adat yang mereka terapkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Desa ini memiliki Hutan Adat seluas 130 hektar yang telah dikukuhkan oleh Kementerian LHK melalui Surat Keputusan Nomor 6745/MENLHK-PSKL/KUM-1/12/2016. Hutan inilah yang telah menjaga daerah aliran sungai sehingga berfungsi dengan baik. Warga telah melakukan identifikasi dan survey, tercatat ada lebih 1.000 pohon diameter 60 cm di dalam kawasan hutan ini.

Desa Rantau Kermas berjarak empat jam perjalanan darat dari ibukota kabupaten. Desa ini merupakan salah satu desa yang tergabung dalam marga Serampas, yang terdiri dari lima desa, yaitu Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Renah Alai, dan Rantau Kermas. Masyarakat di sini biasa menyebut dirinya Orang Serampas. Di Rantau Kermas, denda adat telah diberlakukan kepada seluruh warga sejak tahun 1999. Warga yang menebang satu pohon di hutan adat, wajib menanam lima pohon, ditambah satu ekor ayam, dan beras satu gantang. Belakangan denda tersebut direvisi, makin dibuat berat. Dendanya menjadi beras 20 gantang, satu ekor kambing, dan uang lima juta rupiah.  

Berfungsinya PLTMH memberikan pengaruh positif kepada warga, terlebih secara ekonomi. Pembayaran tagihan listrik dilakukan setiap hari Jumat setiap awal bulan, dengan besaran bervariasi. “Sesuai Peraturan Desa, besarnya tarif listrik sudah disepakati berdasarkan (penggunaan) pemakaian pemutus sirkuit listrik, Miniature Circuit Breaker (MCB). Harga patokan, C1 Rp50 ribu, C2 Rp60 ribu, C4 Rp80 ribu, C8 Rp120 ribu, dan C10 ke atas Rp 150ribu,” ungkap Kepala Pengelola PLTMH Rantau Kermas, Mustera Wendy.

Hasil pungutan biaya penggunaan listrik dikelola oleh pengurus PLTMH yang ditunjuk saat rapat desa, yang nantinya digunakan untuk honor pengurus bulanan, yaitu bendahara, operator, mekanik, dan kolektor. Tentu saja termasuk untuk biaya operasional dan perawatan mesin PLTMH. Pengelola PLTMH menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap akhir tahun, dalam rapat yang dihadiri sebagian besar masyarakat desa setempat.

Aturan Adat Rantau Kemas

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Serampas tertuang dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 8/2016. Disebutkan luas wilayah Serampas mencapai 61 ribu hektar. Sedangkan wilayahnya yang berada di enclave Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) luasnya 1.368 hektar.

Kepala Desa Rantau Kermas, Hasan Apd mengatakan, penelusuran sejarah Orang Serampas bisa dimulai dari abad ke-11. Marga Serampas dipimpin oleh ketua adat yang disebut Depati (kepala dusun/kampung). Ada tiga Depati wilayah, yakni Depati Pulang Jawam, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo. Ketiga Depati  berada di bawah pemimpin yang lebih tinggi, Depati Sri Bumi Putih yang berkedudukan di Desa Tanjung Kasri.

Dalam adat, dikenal wilayah yang disebut hutan hulu aik atau hutan kawasan hulu air, wilayah yang tidak boleh dibuka karena menyimpan sumber air kehidupan. Ada pula yang disebut tanah ngarai dan padang bebatu yang tidak boleh diolah. Depati dan para ninik mamak memiliki otoritas wewenang dalam pengelolaan lahan ini.

Aturan lain terkait tanah adat perihal penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dikenal dengan istilah tanah ajum dan dan tanah arah. Tanah ajum adalah kawasan yang dapat digunakan sebagai penunjang perekonomian masyarakat, yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman muda dan tanaman semusim. Sedangkan tanah arah adalah kawasan yang digunakan untuk pemukiman. Menurut Hasan, masyarakat Serampas yang ingin mendapat tanah ajun dan tanah arah harus lapor pada Depati. Begitu juga jika ada orang luar yang hendak membuka lahan di kawasan tersebut, disertai dengan kewajiban mematuhi aturan adat. Mereka harus mengumpulkan bahan bangunan rumah maksimal dua tahun (timpoh ramu). Tenggat waktu juga berlaku dalam pembangunan rumah (timpoh tegak). Jika selama kurun waktu yang ditentukan tidak ada pembangunan, tanah bisa dikembalikan ke desa.

“Tanah merupakan warisan dari nenek moyang. Tidak boleh digunakan secara rakus, kita punya aturan adat dan lembaga adat yang mengatur ini semua,” tegas Hasan.

Hasan menyadari tantangan di masa yang akan datang, khususnya dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan. Namun baginya, modernitas harusnya bisa berdampingan dengan adat budaya yang telah berjalan beratus tahun lamanya ini.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]