× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Presiden Indonesia Joko Widodo Serahkan Pengelolaan Hutan Pada Masyarakat Adat

By Redaksi
Andi Buyung Saputra Pemimpin Suku Kajang (kiri) dan Presiden Joko Widodo - ICRAF

Dalam rangka menyegarkan pengelolaan hutan oleh negara, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan dengan memberi wewenang pengelolaan hutan kepada sembilan komunitas adat.

Indonesia adalah negara kepulauan yang punya riwayat panjang terkait konflik pengelolaan kehutanan. Pihak yang bersengketa umumnya tidak merasa puas dengan peraturan yang sudah ada sejak jaman kolonial dulu. Meskipun peraturan tersebut juga bermaksud menjadikan hutan sebagai sumberdaya alam berkelanjutan.

Joko Widodo menyerahterimakan secara simbolik pengelolaan kehutanan ini pada 9 komunitas lokal di seluruh Indonesia. Serah terima ini menandai sejarah pengelolaan hutan pertama kalinya, sejak deklarasi kemerdekaan negara RI tahun 1945 silam. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan etnik yang punya bahasa, budaya, dan identitas tak sama.

“Peraturan Manajemen Kehutanan tidak melarang hak komunitas setempat seperti yang diamanatkan UUD 1945. Pengakuan bisa diartikan bentuk apresiasi nilai-nilai asli bangsa Indonesia sebagai identitas negara,”tegas Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Deklarasi Pengakuan Hutan Asli yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan pada 30 Desember 2016 silam.

Acara itu pun dihadiri oleh sejumlah figur nasional di internasional di bidang kehutanan, termasuk kehadiran Sembilan komunitas masyarakat asli hutan. Salah satunya adalah pemimpin suku hutan  Kajang di Sulawesi Selatan, Andi Buyung Saputra. Turut hadir pula, Abdullah Mojaddedi, perwakilan dari Pemerintah Kanada. Lalu ada nama James M. Roshetko seorang ilmuwan kehutanan dari  World Agroforestry Centre (ICRAF) dan ketua Agroforestry and Forestry for Sulawesi (AgFor) project. Mereka inilah yang selama ini mendampingi suku Kajang.

Terobosan yang Mencerahkan

Saat acara serah terima, nama suku Kajang sempat disebut oleh Presiden Jokowi sebagai percontohan proyek. Jalan menuju penyerahan hak pengelolaan hutan sangatlah panjang dan sarat konflik antara suku Kajang, pihak pemerintah setempat dan pihak swasta.

Perseteruan dimulai saat pemerintah pusat mengubah status pengelolaan kawasan hutan di hutan Kajang. Dari awalnya hutan adat diubah ke hutan produksi terbatas. Hal ini membuat fungsi hutan tersebut pun berubah. Termasuk masuknya pihak swasta untuk mengubahnya jadi perkebunan karet.

Roshetko mengungkapkan,”Koordinasi yang solid antara rekan Agfor, komunitas Kajang dan pemerintah lokal adalah kunci dari perlindungan, pengakuan, regulasi di Distrik Bulukumba terhadap suku Ammota Kajang. Peraturan yang dibuat sudah merujuk pada pengakuan pengelolaan hutan pada komunitas asli, membuat presiden mengeluarkan keputusan, dan pengalihnamaan.”

Andi Adriardi, relawan Balang, sebuah LSM yang bekerjasama dengan proyek AgFor yang turut membantu suku Kajang mengatakan, “Pemerintah pusat sudah menjadikan kasus suku Kajang sebagai pembelajaran yang baik untuk yang lain. Suku Kajang sudah mengembangkan pengelolaan, peraturan, dan perlindungan hutan berdasarkan hukum adat mereka. Apa yang mereka lakukan bahkan mendukung sistem pemetaan yang sudah modern.”

Meskipun hutan Kajang relatif kecil dan jauh di pedalaman, upaya untuk melindunginya berdampak besar pada kebijakan Pemerintah Indonesia. Hutan Kajang adalah rumah bagi spesies endemik yang juga menjadi bagian dari kultur masyarakat setempat. Hutan ini juga menyimpan karbon. Namun penggundulan hutan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan emisi karbon. Masyarakat pun terkena imbas dari penurunan kesuburan tanah dan produktivitas cocok tanam. Erosi menjadi sering terjadi karena dampak lanjut dari hutan yang hilang.

Dalam kesempatan serah terima, Andi Buyung mengatakan,”Aturan tradisional kami berperan dalam pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan. Ini bagian dari kontribusi terhadap hijaunya Bumi dan menurunkan dampak buruk perubahan iklim.”

Proses mengatasi konflik yang terjadi di hutan Kajang dimulai sejak tahun 2008. Saat itu Dinas Kehutanan wilayah Bulukumba mendapat bantuan rancangan peraturan hutan Kajang dari pakar kehutanan di Universitas Hasanudin. Inisiasi pertama ini mendapat banyak hambatan dan karena berbagai alasan sulit diterapkan.  

Menggabungkan Riset dan Kebijakan Politis

Pada tahun 2012, proyek AgFor dimulai di Sulawesi Selatan. Salah satu tujuannya meningkatkan kepedulian, pemahaman dan kapasitas teknis partisipan pemerintah perkebunan dan kehutanan setempat. Proyek ini mempertemukan pemerintah dengan pihak adat untuk membantu menyelesaikan konflik. Pakar pemerintahan dari Center for International Forestry Research (CIFOR), menginisiasi pelatihan untuk mengidentifkasi permasalahan kompleks, teknik resolusi konflik, pemetaan partisipan, dan pengembangan analisis database.

Partisipan proyek termasuk pimpinan suku kajang dan perwakilan masyarakatnya, staf pemerintahan setempat, dinas kebudayaan dan pariwisata kehutanan, biro hukum Bulukumba, dan beberapa lembaga swadaya, seperti aliansi masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan dan Balang.

“Bekerjasama dengan pemerintah wilayah Bulukumba, kami bisa berperan dalam proses pengembangan regulasi yang awalnya tertutup menjadi lebih kooperatif,”komentar Agus Mulyana, peneliti senior pemerintahan  di CIFOR. Kerjasama ini melahirkan peraturan wilayah Bulukumba No. 760/VII/2013 tentang formulasi rancangan peraturan  penyerahan wilayah hutan di Bulukumba.

Mekanisme dimulai dengan membentuk tim konsultan dari perwakilan pihak berkepentingan. Tim ini akan merumuskan racangan peraturan yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Rekanan AgFor, Balang, melakukan beragam studi, diantaranya analisis pemangku kepentingan, kategorisasi pihak pengelola, dan klasifikasi hak akses formal dan informal.

Moira Moeliono, pakar senior CIFOR yang terlibat dalam proyek menambahkan, “Peraturan wilayah bukan akhir dari upaya, namun awal dari perjalanan panjang memperbaikai pengelolaan hutan dan hak adat. Setelah peraturan diundangkan dan (pengelolaan hutan) diserahterimakan oleh Pemerintah, semua pihak perlu mengimplementasikan upaya ini. Peraturan perlu dibuat untuk pengelolaan hutan secara khusus dan memperkuat kedudukan lembaga adat.”   

Kebijakan serah terima pengelolaan hutan kepada masyarakat adat adalah langkah penting Pemerintah Indonesia terkait reformasi agraria sesuai dengan termaktub dalam program Nawa Cita pemerintah. Sembilan program pemerintah yang diantaranya mengatasi persoalan komunitas daerah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pendapatan minim para pekerja di pedesaan. Jokowi menegaskan, mengembalikan pengelolaan hutan ke masyarakat adat adalah bagian dari program sosial kehutanan Indonesia, yang menjadikan 12,7 juta ha hutan menjadi di bawah pengelolaan masyarakat adat.

Sumber :
https://forestsnews.cifor.org/48323/indonesian-president-hands-over-management-of-forests-to-indigenous-people?fnl=en&fbclid=IwAR3jkNPKKxNTRQU_bTFS2wRFmH4aFJ5AUbVPU5aswwTO7uCGbHBD5uEwitA

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]