× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Perlunya Paham Akan Pembaharuan Peradilan

By Redaksi
Kiri ke kanan: Dr. Abdullah SH, MH, Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI; Prof. Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pembinaan, dan Aria Sujudi, Koordinator Judicial Reform Team Office dalam lokakarya bersama media. Dok. UNDP

Jakarta – Majalahcsr. Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP SUSTAIN mengadakan lokakarya bersama dengan media di Hotel El Royale Bandung.  Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Takdir Rahmadi  dan Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, turut membuka acara yang dihadiri oleh berbagai media nasional dan perwakilan pengadilan negeri Bandung dan pengadilan Bale Bandung itu.

“Media adalah mitra strategis lembaga peradilan dalam menciptakan kepercayaan dan keyakinan publik,” ujar Takdir Rahmadi dalam kata sambutannya. Takdir melanjutkan, salah satu hal yang penting adalah pemahaman tentang proses pembaruan peradilan yang telah dilakukan MA dalam memperbaiki lembaga peradilan, karena proses peradilan dan penegakan hukum memiliki banyak perspektif kompleks yang membuatnya sering kali tidak dapat ditafsirkan secara harafiah.

Lokakarya yang dilaksanakan pada 23-25 Agustus 2017 ini membahas tentang upaya-upaya pembaruan peradilan serta kegiatan-kegiatan kemitraan dengan lembaga lain seperti dengan EU-UNDP SUSTAIN – sebuah proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia – dalam peningkatan kapasitas hakim dan panitera, peningkatan pengawasan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen perkara.

“Program-program pembaruan MA ditujukan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Proyek EU-UNDP SUSTAIN mendukung MA dalam mengimplementasikannya, contohnya dalam menerapkan sistem manajemen perkara terintegrasi di sekitar 700 pengadilan di seluruh Indonesia demi mempermudah akses masyarakat, dan peningkatan pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang dapat digunakan masyarakat untuk
melakukan pengaduan,” ungkap Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek dalam pembukaannya mewakili UNDP.

Lokakarya ini juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung, untuk melihat secara langsung inisiatif-inisiatif pengadilan dalam meningkatkan pelayanan publik seperti akses daring terhadap informasi perkara yang kini semakin mudah melalui Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIPP), serta layanan publik lainnya.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]