Jakarta – Majalahcsr. Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP SUSTAIN mengadakan lokakarya bersama dengan media di Hotel El Royale Bandung. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Takdir Rahmadi dan Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, turut membuka acara yang dihadiri oleh berbagai media nasional dan perwakilan pengadilan negeri Bandung dan pengadilan Bale Bandung itu.
“Media adalah mitra strategis lembaga peradilan dalam menciptakan kepercayaan dan keyakinan publik,” ujar Takdir Rahmadi dalam kata sambutannya. Takdir melanjutkan, salah satu hal yang penting adalah pemahaman tentang proses pembaruan peradilan yang telah dilakukan MA dalam memperbaiki lembaga peradilan, karena proses peradilan dan penegakan hukum memiliki banyak perspektif kompleks yang membuatnya sering kali tidak dapat ditafsirkan secara harafiah.
Lokakarya yang dilaksanakan pada 23-25 Agustus 2017 ini membahas tentang upaya-upaya pembaruan peradilan serta kegiatan-kegiatan kemitraan dengan lembaga lain seperti dengan EU-UNDP SUSTAIN – sebuah proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia – dalam peningkatan kapasitas hakim dan panitera, peningkatan pengawasan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen perkara.
“Program-program pembaruan MA ditujukan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Proyek EU-UNDP SUSTAIN mendukung MA dalam mengimplementasikannya, contohnya dalam menerapkan sistem manajemen perkara terintegrasi di sekitar 700 pengadilan di seluruh Indonesia demi mempermudah akses masyarakat, dan peningkatan pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang dapat digunakan masyarakat untuk
melakukan pengaduan,” ungkap Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek dalam pembukaannya mewakili UNDP.
Lokakarya ini juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung, untuk melihat secara langsung inisiatif-inisiatif pengadilan dalam meningkatkan pelayanan publik seperti akses daring terhadap informasi perkara yang kini semakin mudah melalui Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIPP), serta layanan publik lainnya.
