banner
Dok. IGCN
Berita

Perkecil Pelanggaran HAM di Perusahaan Perikanan

1126 views

Jakarta – Majalahcsr. Ada berbagi hasil penelitian OXFAM dan APLB tentang hak-hak pekerja dalam rantai pasokan makanan laut yang menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak pekerja di pabrik pengolahan udang di Indonesia. Mari kita lihat lebih lanjut.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica mengatakan beberapa contoh, adanya kekurangan pekerjaan, keamanan, dan kesehatan bagi pekerja, jam kerja panjang, kontrak jangka pendek, dan praktik diskriminatif terhadap wanita hamil. Di sektor ini bahkan merupakan pekerjaan yang melelahkan, pelecehan verbal oleh pengawas dan akses ke serikat pekerja yang sangat terbatas.

Meskipun makanan laut saat ini adalah komoditas pangan yang paling diperdagangkan berdasarkan nilai, namun terlalu banyak pekerja di negara-negara berkembang tidak ikut menikmati hasilnya. Tantangan berkelanjutan dalam rantai pasokan makanan laut ini adalah menggambarkan masalah yang dapat timbul.

Dok. IGCN

Tentunya sebagai pihak yang turut andil, peran swasta terbesar adalah dengan memberikan perhatan terbaik mereka kepada rantai pasok untuk mengurangi jumlah kerja paksa dan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mengatasi akar penyebabnya.

Masalah ini mendapatkan perhatian serius sehingga menjadi tema dialog multi-pihak ke-8, yang diadakan di Kolega Co-working Space, Jakarta (31/8) dengan fokus pada “Memahami Hak-hak Pekerja dalam Rantai Pasokan”. Dialog secara khusus membahas tentang hak asasi manusia dalam rantai pasokan makanan laut di negara-negara berkembang.

Para panelis terdiri dari Direktur Operasi Yayasan Standar Pelaporan Hak Asasi Manusia Internasional (FIHRRST) Bahtiar Manurung, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)  – Anggota Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia (APLB) Susan Herawati Romica, dan Manajer Kualitas, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (QHSE) PT. Pangansari Utama (PSU Food) Ruben Sembiring. Acara ini dimoderatori oleh Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono.

Ruben Sembiring menguraikan tentang bagaimana Pangansari Utama LLC melakukan pemeriksaan kualitas, keselamatan, dan tenaga kerja pada pemasok. “Kami mengakui bahwa due diligence hak asasi manusia dalam rantai pasokan adalah konsep baru untuk perusahaannya. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk keterlibatan dan pembelajaran lebih lanjut,” paparnya.

Dok. IGCN

Sistem hak asasi manusia di perikanan, yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 mendapatkan bantuan teknis dari FIHRRST. Menurut peraturan itu, perusahaan perikanan dan pengolahan ikan harus memiliki kebijakan hak asasi manusia, penilaian pelanggaran hak asasi manusia, dan akses terhadap pemulihan jika pelanggaran hak asasi manusia terjadi.

“Pelanggaran hak asasi manusia mungkin terjadi di seluruh rantai nilai makanan laut di laut dan di darat. Rantai nilai makanan laut dimulai dari Perusahaan Perikanan dan Budidaya Ikan, kemudian dijual kepada Pemasok yang terdiri dari kelompok Masyarakat, Perantara, dan Pengolah, kemudian produk tersebut melewati Pembeli dan Pengecer, sebelum dijual ke konsumen,” ujar Bahtiar.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menegaskan kembali kesediaan pemerintah untuk bekerja bergandengan tangan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam meningkatkan hak-hak pekerja dalam rantai pasokan.

Keywords: , ,
banner