× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Perkara Kuota Kerja dan Respon Covid-19 yang Inklusif Disabilitas di Indonesia dan ASEAN

By Redaksi
Ilustrasi Penyandang Disabilitas. Grafis : freepik.com

MajalahCSR.id – Jumlah penyandang disabilitas dunia menurut World Health Organization (WHO) ialah 15% dari total jumlah penduduk dunia, sementara di Indonesia menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) 2018 ada 14,2% penduduk Indonesia atau 30,38 juta jiwa yang menyandang disabilitas.

Secara global para penyandang disabilitas ini sangat rentan berada dalam kemiskinan akibat dari terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang layak. Dalam upaya mendorong penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi disabilitas, pada tahun ini Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang merupakan payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas terlibat dalam program Penguatan Kapasitas Jaringan Advokasi di Asia Tenggara, yang berjalan serentak di 7 negara : Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja dan Laos melalui dukungan International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Melalui program ini PPDI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengadvokasi pemenuhan kuota kerja dan inklusi disabilitas sebagai bagian dari skema pemulihan akibat dampak Covid 19 di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini dipaparkan pada webinar dengan tema “Pemenuhan Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia” Kamis, 9 September 2021 di Jakarta yang dihadiri oleh peserta dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Sektor Swasta, Kementerian Lembaga/institusi Pemerintah, Universitas dan Media.

Data terbaru dari kajian terhadap indikator kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2020, menunjukan bahwa masih terjadi kesenjangan pendidikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas dan ketimpangan yang terjadi semakin dalam seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Secara umum pada tahun 2019, persentase anak berumur 16-18 tahun baik disabilitas maupun non disabilitas yang mengikuti pendidikan SMA/sederajat mencapai 72,36%  namun hanya sekitar 43,61% dari anak penyandang disabilitas yang mempunyai peluang sampai kejenjang pendidikan ini.

Rendahnya akses pendidikan penyandang disabilitas ini berdampak langsung terhadap kesempatan kerja. Hingga saat ini kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan di sektor formal masih menghadapi tantangan dan permasalahan, baik dari sisi internal penyandang disabilitas sendiri maupun dari eksternal berupa diskriminasi ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Kondisi ini mendorong penyandang disabilitas lebih banyak bekerja disektor informal yang saat ini lebih rentan terpuruk lebih dalam secara ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Seperti yang dinyatakan Gufroni Sakaril, Ketua Umum PPDI bahwa dari diskusi terbatas pada tanggal 10 Maret 2021 dicatat ada setidaknya terdapat tiga faktor utama yang memicu kesenjangan kesempatan kerja pada penyandang disabilitas, yaitu kesenjangan keterampilan yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas, dan masih banyaknya sikap serta praktik diskriminatif di masyarakat dan lingkungan kerja terhadap penyandang disabilitas.

Lebih jauh lagi Gufroni menyampaikan, dari diskusi terbatas tersebut juga menghasilkan perubahan sudut pandang dalam penggunaan Surat Keterangan Sehat yang selama ini sangat ditakuti oleh penyandang disabilitas. Sebab berpotensi mengagalkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas karena dengan surat tersebut penyandang disabilitas dianggap tidak sehat secara jasmani maupun rohani.

Fungsi surat ini diubah menjadi surat keterangan untuk menentukan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja secara optimal. Diskusi terbatas kedua yang melibatkan Kementerian Lembaga terkait, BUMN dan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Indonesia merekomendasikan pentingnya keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berfungsi efektif sebagai pusat informasi, Lembaga pelatihan dan penghubung antara penerima dan pencari kerja.

Sementara itu, paparan Ridwan Sumantri terkait hasil media monitoring PPDI terhadap 34 media online, merekam 73 pemberitaan terkait isu pekerjaan terhadap penyandang disabilitas sepanjang periode Januari 2020-Agustus 2021. Hasil pemantauan menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam mendorong pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas.

Sejumlah Kementerian Lembaga dan BUMN berusaha memenuhi kuota 2% tenaga kerja disabilitas. Salah satu temuan dari media monitoring, menurut Menteri BUMN, Erick Tahir, saat ini terdapat sekitar 178 orang tenaga kerja disabilitas telah direkrut oleh BUMN. Beberapa pemerintah daerah terpantau juga membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas adalah: DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, Banten, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan dan Papua.

Posisi yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari tenaga teknis di laboratorium kesehatan, operator administrasi kependudukan dan catatan sipil, staf di Dinas Sosial, Dinas KOMINFO, dan guru. Sementara di nasional, beberapa kementerian yang membuka formasi disabilitas antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Kelautan.

Merespon kesenjangan akses pendidikan yang masih cukup tinggi, Yanti Kusumawardhani–representasi Indonesia pada ASEAN Commission on Women and Children (ACWC) untuk Hak Anak menyatakan pentingnya kebijakan yang tepat, komitmen yang kuat dan kontribusi peran berbagai pihak terkait untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. “Pemerintah bersama stakeholder terkait perlu bersama-sama memastikan dan menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka dapat mengakses kesempatan kerja yang lebih baik dimasa mendatang”, tegasnya.

Untuk mendorong pemenuhan kuota ini, Suhardi, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker R.I mengatakan, “Saat ini pemerintah  terus mensosialisasikan dan mendorong implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. ULD Bidang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan Pasal 55 UU No 8/2016, yang penyelenggaraannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.”

Kemenaker RI, sambung Suhardi, telah menyelenggarakan rapat koordinasi secara masif di 10 provinsi di Indonesia untuk mendorong komitmen pemerintah daerah mempercepat penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan ini. Upaya memperkuat akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan diharapkan menghilangkan stigma negatif bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja dan tidak produktif, membantu dunia usaha menemukan tenaga kerja penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan, serta memperkuat ketersediaan data dukung supply dan demand bagi tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang layak

Selaras dengan itu, dalam rangka mengatasi persoalan stigmatisasi dan diskriminasi dalam dunia kerja, dibutuhkan upaya keras untuk mendorong pemenuhan kuota kerja bagi disabilitas sebesar 1% di perusahaan swasta sesuai dengan amanat Pasal 53 UU No. 8/2016, Direktur Trade Union Rights Center (TURC), Andriko Otang menekankan urgensi sinergi multipihak dalam pemenuhan kuota ini sebagai bentuk komitmen para aktor dalam hubungan industrial bersama-sama mewujudkan dunia kerja yang layak, inklusif, dan berkeadilan. Konkretnya, ia melihat peluang kolaborasi organisasi disabilitas, masyarakat sipil, dan serikat pekerja untuk mengadvokasi isu disabilitas masuk dalam perjanjian kerja bersama yang disepakati dengan perusahaan.

Sejumlah wakil lembaga ASEAN yang menjadi narasumber, memberikan pernyataannya dalam webinar ini. H.E. Yuyun Wahyuningrum dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), menyatakan hak untuk bekerja dijamin dalam Deklarasi HAM ASEAN Pasal 27 ayat 1. Oleh karena itu peningkatan peluang kerja ini   perlu didorong agar terbuka lintas negara di kawasan ASEAN.

Hal senada disampaikan  Ema Widiati, Koordinator subdit Mental Dit Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI. Ema yang berbicara mewakili forum  Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), menegaskan pengurangan kesenjangan kesempatan kerja dan memasukan isu disabilitas dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 adalah agenda prioritas perwakilan Kementerian Sosial negara-negara di ASEAN.

Kesimpulan dari pembahasan webinar ini adalah masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memenuhi kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Kerja sama dan kemitraan yang  konstruktif antara lembaga ASEAN, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan, media dan pihak terkait adalah salah satu syarat untuk mewujudkan Indonesia dan masyarakat ASEAN yang inklusif pada tahun 2025.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]