× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Papua Bersiap Canangkan Pembangunan Ekonomi Hijau

By Redaksi
Freddy Molle - Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Papua. Foto : Istimewa

Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua terus dilakukan guna memastikan konektivitas provinsi paling timur Indonesia ini semakin baik. Konektivitas yang lancar tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya melalui peresmian Jembatan Youtefa oleh Presiden Joko Widodo (28/10) yang menghubungkan Kota Jayapura dengan embrio pusat ekonomi Kawasan Skouw. Keterhubungan ini akan menjadi modal penting bagi masyarakat di Tanah Papua untuk mempercepat pembangunannya, termasuk membuka kesempatan bagi investasi hijau untuk mengelola kekayaan sumber daya alam Tanah Papua secara berkelanjutan.

Tanah Papua Sadar Pembangunan Berkelanjutan

Peresmian Jembatan Youtefa membuka ragam peluang bagi masyarakat di Tanah Papua. Selain akses ke cikal bakal kawasan ekonomi setempat, jembatan yang terbentang sepanjang 11,6 km tersebut juga akan menjadi sarana penghubung ke Kawasan Koya, sebagai lokasi penyelenggaraan sejumlah cabang olah raga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 mendatang. Ini menjadi momentum penting yang akan membuka mata masyarakat Indonesia terhadap besarnya potensi pembangunan di Tanah Papua.

Selain pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, Papua dan Papua Barat memiliki perencanaan pembangunan masyarakat secara jangka panjang melalui visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” dan “Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermanfaat”. Visi ini yang menjadi harapan dan semangat masyarakat untuk mencapai aspirasi kemajuan.

Infografik Investasi Hijau Papua. Sumber : Katadata

Freddy Molle, Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Provinsi Papua menyatakan, “Visi itulah yang kami terjemahkan menjadi prinsip dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang inklusif, integratif, dan berbasis data, menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks dan kearifan lokal Papua.”

Prinsip pembangunan berkelanjutan ini pula yang dijadikan panduan untuk menciptakan instrumen-instrumen kebijakan pendukung lainnya, yaitu Green Growth Plan (GGP), Green Economic Growth (GEG), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Visi Papua 2100, dan Green Investment Blueprint for Papua (GIBP). Instrumen terakhir akan menjadi pintu masuk investasi hijau ke Tanah Papua yang perlu dikembangkan dengan bijaksana.

Fokus pada Investasi Hijau

Secara umum, keinginan untuk membuka investasi seluas-luasnya telah kerap digaungkan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, menjelang periode ke-2 pemerintahannya. Bahkan, Kabinet Indonesia Maju saat ini mendedikasikan sebuah kementerian khusus untuk menangani persoalan investasi.

Semangat ‘investasi hijau’ ini juga sampai ke Tanah Papua; di mana masyarakat sudah semakin sadar bahwa tanahnya yang subur bisa menghasilkan komoditas hasil perkebunan dan hasil budidaya perikanan dapat menjadi sumber pendapatan besar bagi daerahnya.

Namun, belajar dari pengalaman kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak terencana di masa lalu, kini pemerintah Tanah Papua lebih berhati-hati untuk membuka investasi di daerahnya. Idealnya, skema investasi hijau di Tanah Papua harus dapat menyeimbangkan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Skema investasi hijau (GIBP) Papua dan Papua Barat sendiri memuat informasi mengenai komoditas potensial untuk dikembangkan sebagai elemen investasi hijau. Selain itu memuat pula tantangan dan peluang untuk pengembangan komoditas tersebut, dan solusi pengembangan komoditas yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan proteksi lingkungan inklusif. Inklusivitas pada GIBP mengandung pengertian, pengembangan komoditas sebagai sarana mewujudkan investasi hijau harus meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua dan meningkatkan taraf hidup mereka.

GIBP ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan Bappeda, Majelis Rakyat Papua, organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis lokal, perwakilan pemuda, serta kalangan akademik.

Generasi Muda Papua Sebagai Aktor Utama

Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang ikut terlibat sebagai pendamping teknis penyusunan GIBP menyatakan optimismenya terhadap investasi hijau dan potensi bagi Papua untuk masuk ke dalam rantai pasok lestari. Fitrian Ardiansyah, Ketua Pengurus Yayasan IDH menjelaskan bahwa GIBP nantinya akan menjadi pedoman bagi produksi dan praktik dagang berkelanjutan yang dapat mengubah pasar dan investasi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bumi.

Sebaliknya, Fitrian mengingatkan sejumlah hal yang perlu disiapkan secara sungguh-sungguh. “Misalnya membangun sistem agribisnis yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan budaya/adat, sehingga perlu ada pendidikan kewirausahaan dan keterampilan. Selain itu, perlu dibangun model bisnis yang sesuai, yang bertumpu pada pemberdayaan generasi muda dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Dengan begitu, potensi pengembangan profesi hijau sebagai peluang lapangan kerja yang inklusif pun kini terbuka luas, mulai dari agribisnis, ekowisata, logistik, industri kreatif, hingga teknologi dan energi.

“Beberapa pihak menganggap (perubahan iklim) sepele. Aku tidak.” Kalimat tegas itu keluar dari mulut gadis remaja 16 tahun asal Swedia bernama Greta Thunberg. Greta adalah representasi dari sedikit remaja yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama perubahan iklim. Suatu hari di musim panas lalu, Greta membolos dari sekolah. Greta tak sembarang membolos. Ia duduk manis di […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]