× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Menangani si Pencemar Udara dan Perusak Jalan: Angkutan ODOL

By Redaksi
Ilustrasi Truk Angkutan Muatan Berlebih (ODOL). Foto : Antara

MajalahCSR.id – Bahan bakar kendaraan adalah salah satu penyebab polutan utama yang mencemari udara. Kandungan karbon dioksida sampai timbal kerap dituding sebagai sumber masalahnya. Salah satu solusinya, pemerintah mulai mendukung keberadaan kendaraan listrik. Namun ini tentu saja butuh waktu dan persiapan prasarana yang tak murah..

Tanpa disadari, kendaraan pengangkut barang yang kelebihan muatan justru jadi salah satu biang pencemar udara. Karena beban muatan yang berlebih dari standard kelayakan, akibatnya kendaraan butuh bahan bakar yang lebih banyak. Kondisi yang disebut Over-Dimension Overload (ODOL) ini lalu dicarikan solusinya dalam webinar Focused Group Discussion “ODOL Heavy Duty Vehicle” yang diinisiasi Komite Penghapusan Bensin Bertimbal pada Senin (10/5/2021) lalu.

Menurut Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), beban overload dari kendaraan menyebabkan emisi meningkat. “Truk atau angkutan barang kedua terbesar setelah motor dalam konsumsi bbm nasional (25,74% dari total 68,68 miliar liter per tahun),” ungkapnya. Jika dikaitkan dengan emission load-nya, sebagai pencemar udara skala nasional, truk atau kendaraan angkut barang juga (termasuk angkutan Air Minum Dalam Kemasan) menempati posisi kedua (30%) setelah motor, demikian lanjut Ahmad.

Keberadaan angkutan barang yang muatannya berlebih, selain berpengaruh pada infrastruktur dan membahayakan keselamatan lalu lintas jalan raya juga berdampak buruk pada emisi. Bahkan di Jabodetabek, truk berada di posisi pertama sebagai penyumbang emisi dengan presentase 43%. Tingginya emisi yang ditimbulkan kendaraan juga menurut Ahmad akan berpengaruh pada komitmen negara dalam Nationally Determined Contributions (NDC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pada NDC, Indonesia berkomitmen membatasi emisi karbon atau gas rumah kaca.

“(Jumlah) Greenhouse kita meningkat terus meningkat. Pada 2017, emisi dari sektor transportasi (darat) mencapai 173 juta ton CO2 ekuivalen dari konsumsi total bbm mencapai 63,1 juta kiloliter. Bahkan data terbaru kami tahun 2019 mencapai 255 juta ton CO2 ekuivalen,” ungkap Ahmad. Bila tidak ada perubahan pada 2030 nanti emisi dari kendaraan bermotor diperkirakan mencapai 470 juta ton CO2 ekuivalen, yang artinya Indonesia akan gagal memenuhi komitmennya dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca. Upaya harus dilakukan, agar di tahun 2100, peningkatan suhu di Indonesia tidak mencapai 2°C. “Syukur-syukur 1,5°C,” harap Ahmad.

Sementara itu, Suharto, Direktur Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan, angkutan barang yang berdampak emisi tinggi, menurut data Organda, biasanya sudah berusia lebih dari 15 – 20 tahun. Untuk menangani permasalahan ini, Kementerian Perhubungan, lanjut Suharto, melakukan kerja sama dengan institusi GIZ.  Suharto mengaku, pihaknya sudah memiliki regulasi terkait penanganan ODOL di lapangan.  Salah satunya Peraturan Dirjen Angkutan Darat Nomor KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah.

“(Peraturan ini) Sudah diberikan kepada para operator, termasuk industri karoseri, tapi di lapangan masih banyak pelanggaran yang ditemukan. Apakah ini unsur kesengajaan (desain) dari industri karoseri atau sekedar perilaku oknum dari pengemudi, hal ini akan dibuktikan bersama-sama,” kata Suharto.  Kerugian negara yang diakibatkan oleh rusaknya infrastruktur akibat ODOL, sebut Suharto, mencapai Rp 43 triliun setiap tahun. Ini belum termasuk nilai kerugian akibat kecelakaan di lapangan akibat operasional ODOL.

“Kami sebenarnya sudah memiliki roadmap (peta jalan) terkait penanganan ODOL dari 2017 hingga 2023. Termasuk di dalamnya mengenai rencana penghapusan ODOL. Namun, masih ada beberapa pihak yang meminta penundaan penghapusan ODOL di tahun 2021. Asosiasi transportasi truk, asosiasi barang sudah secara resmi mengajukan (permohonan penundaan) termasuk dari Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Perhubungan,” beber Suharto. Akhirnya penghapusan ODOL disepakati mulai dilakukan pada awal 2023.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun, Suharto melanjutkan, sudah melakukan pengawasan di berbagai tempat. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ODOL, mulai dari penerapan e-Tilang, transfer muatan, pembatasan truk ODOL, kegiatan penegakkan hukum, pelaksanaan P21 dan normalisasi, sampai peningkatan kualitas penerimaan PNS.

Selanjutnya, AKBP Tri Yulianto, Direktorat Penegakkan Hukum KORLANTAS POLRI, menyoroti upaya penindakan terhadap angkutan yang dalam kondisi overload atau kelebihan muatan. “Ini sudah seuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 307 yang merupakan salah satu (perilaku) pelanggaran,” cetus Tri. Dari catatannya, sebanyak 95.094 kasus pelanggaran overload sudah ditindak.

Terkait over dimensi, Tri dengan tegas mengategorikannya sebagai salah satu bentuk kejahatan lalu lintas.  Hal ini merujuk pada pasal 316 ayat 2. Sementara, terkait P21 terhadap para pelanggar juga disebutkan sudah dilakukan penindakan.

PT Jasa Marga melalui Traffic Management Departement Head, Atika Dara Prahita, juga turut menegaskan aturan yang berlaku untuk angkutan ODOL. Diantaranya melalui peraturan Dirjen  Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 yang melarang muatan angkutan barang melebihi kapasitas 5% untuk melanjutkan perjalanan. Sementara di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, para pelanggar angkutan muatan barang yang melebihi 5% dari kapasitas wajib menurunkan kelebihan muatan. Angkutan muatan ODOL juga dikatakan Atika sangat mengganggu kelancaran lalu lintas terutama di lajur tol yang biasanya berkecepatan di bawah aturan yang ditetapkan.

“Angkutan ODOL juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Meskipun proporsi kendaraannya hanya 16,01%, namun dari total kecelakaan yang terjadi di jalan tol hingga Desember 2020, 46,96% melibatkan kendaraan angkutan barang baik tunggal maupun beruntun di sepanjang ruas tol milik PT Jasa Marga,” urai Atika. Kendaraan ODOL pun mempengaruhi umur rencana pengerasan jalan tol yang semula 10 tahun menjadi 3 tahun. Oleh karena itu biaya pemeliharaan makro pun disebutkan turut naik 3,1% atau Rp 349 miliar.

“Selain melakukan operasi gabungan, kami juga melakukan pemasangan alat weight in motion yang dipasang di 7 ruas jalan tol milik PT Jasa Marga (untuk memantau kendaraan ODOL),” cetus Atika. Alat ini akan mendeteksi kendaraan angkutan yang masuk dalam kategori ODOL. Bila sudah terdeteksi, maka akan diAarahkan ke lajur khusus untuk dilakukan penimbangan untuk mengetahui secara lengkap kondisi ODOL angkutan. Jika terbukti, maka akan dilakukan pendindakan, mulai dari perintah putar balik, sampai penahanan yang melibatkan unsur Kepolisian, Perhubungan Darat, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Sementara jika tidak terbukti, kendaraan dapat meneruskan kembali perjalanannya.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]