× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Membahu Kolaborasi Pemberantasan Korupsi

By Redaksi
Diskusi Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi. Foto : majalahcsr

Melawan korupsi bukan perkara mudah. Perilaku koruptif yang demikian mengakar di setiap elemen kehidupan perlu napas panjang untuk pemberantasannya. Kehadiran badan khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak lantas menyurutkan perilaku tercela. Nyaris setiap minggu, media menginformasikan aksi tangkap tangan pelaku korupsi. Tapi hal tersebut tak menyurutkan pihak tertentu untuk terus berperilaku menyimpang. Untuk menanggulanginya perlu kolaborasi semua pihak untuk bergerak bersama, mulai dari diri sendiri berperilaku anti koruptif dan menginisiasi gerakan sosial.

Hal tersebut muncul dalam diskusi yang digelar oleh Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Perempuan Anti Korupsi (PIA) di Perpustakaan Nasional, Selasa (14/1/2020). Diskusi terbuka berjudul “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi” dihadiri sejumlah tokoh dan pegiat. Mulai dari ekonom senior Universitas Indonesia, sekaligus pegiat antikorupsi, Faisal Basri, lalu pemrakarsa gerakan PIA, Anita Wahid, Yuyun Yuningsih, Direktur Bandung Independen Living Center (BILiC) dan agen SPAK, serta William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI .

Tekanan Arus Balik Dalam Pemberantasan Korupsi

“Kolaborasi seluruh elemen bangsa dibutuhkan melawan tekanan arus balik upaya pemberantasan korupsi,”sebut Faisal Basri. Menurutnya, kegagalan petugas KPK dalam menggeledah Kantor Sekretariat PDIP, serta penyekapan petugas KPK di kantor PTIK adalah bukti Undang-Undang KPK yang baru nyaris membuat lembaga ini tidak lagi bergigi. Keberadaan Dewan Pengawas malah membuat penggeledahan lembaga tersebut tidak lagi efektif.

Faisal juga menilai, KPK sebenarnya sudah berada di track yang benar. Pencapaiannya cukup baik seperti terlihat dari indeks persepsi korupsi. Pada 2018, koefisien korupsi di Indonesia adalah 0,49.  Hal ini menunjukkan Indonesia berada di kelompok 50 negara yang perilaku korupsinya rendah. Meskipun menurut Tranparansi Internasional, peringkat Indonesia masih tergolong jeblok dengan menempati 3 besar negara terkorup di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Kamboja.

Perbaikan juga terlihat pada komponen Governance Index, yang rentang pengukurannya dimulai dari -2,5 sampai 2,5 (paling bersih/kuat). Meskipun masih di zona minus, namun dari waktu ke waktu, beber Faisal, posisi Indonesia kian membaik. Namun di tengah upaya perbaikan, muncul tekanan arus balik dari pelaku korupsi. Mereka bertekad melemahkan setiap aksi perlawanan korupsi.

“Sekarang Power of State menguat sementara Power of Society melemah,” ujar Faisal. Ekonom ini berharap, jangan sampai kondisi yang dialami oleh Tiongkok yang disebutnya Despotic Leviathan (kelaliman parah karena Power of State yang besar), terjadi di Indonesia. Situasi parlemen yang 74 persen pendukung pemerintah, menjadi kekhawatiran kian menguatnya tekanan terhadap perlawanan korupsi.

Hubungan yang “erat” antara korporasi dengan pusat kekuasaan juga dilihat sebagai kondisi yang tak sehat, yang menggiring ketidakjelasan batasan antara pengusaha dan penguasa. Faisal bahkan menyebut dua pertiga kekayaan orang-orang tersebut berasal dari praktik kroni memanfaatkan situasi ini.

“Kondisi di atas yang turut mendorong kemunduran reformasi secara sistematis,”cetus Faisal. Penerimaan pajak menurun ditambah keinginan (belanja pemerintah) membesar mendorong pemerintah menangguk utang yang menggemuk hingga Rp 4,7 ribu triliun.

“Hutang ini harus dibayar oleh generasi mendatang. Padahal kekayaan alam dikuasai (dan dieksploitasi) secara besar-besaran. Walhasil menyisakan sedikit bagi generasi selanjutnya. Generasi muda harus berteriak lantang melawan, sehingga keadilan antar generasi bisa terwujud,” tegas Faisal.

Korupsi, tutup Faisal, bisa ditekan bila Presiden mengeluarkan Perppu terkait KPK dengan semangat untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam penindakan korupsi.

Korupsi  = Ketidakstabilan = Korban Perempuan

“Korupsi menimbulkan ketidakseimbangan pada berbagai bidang. Termasuk ekonomi,” ujar penggiat PIA, Anita Wahid. Putri keempat Gus Dur ini menyampaikan, ketika ekonomi terganggu, bisa memicu konflik sosial, di mana yang menjadi korban adalah perempuan. Hal ini berkaca dari peristiwa 1998 silam. Perilaku koruptif yang memicu kehancuran ekonomi, merembet ke konflik. Kaum perempuan pada akhirnya menjadi korban kekejaman situasi, seperti maraknya perkosaan di masa itu.

“Tingkat kerentanan perempuan terhadap dampak korupsi sangat tinggi,” ujar Anita. Sehingga PIA menaruh perhatian besar pada upaya perlawanan terhadap korupsi. Menurut berbagai studi di luar negeri, perempuan disebut punya karakter kuat untuk melawan korupsi. Kaum perempuan faktanya sangat responsif terhadap hal-hal yang mencederai moral value. Artinya, perempuan lebih bisa berempati dan peduli untuk memperbaiki kondisi yang berlawanan dengan nilai moral.

Di berbagai negara juga diketahui, lebih banyak perempuan yang terlibat secara politis (seperti keterwakilan di parlemen) ternyata makin menurunkan angka perilaku koruptif. Pengaruh perempuan memang sangat kuat. Anita mencontohkan, saat demonstrasi besar-besaran pada 1998, awalnya pergerakan hanya terbatas di kalangan mahasiswa. Namun saat gerakan Suara Ibu Peduli turun, serta merta dukungan dari berbagai elemen terjadi.

Itu artinya dalam konteks korupsi, sulit untuk bekerja sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi dari beragam elemen, termasuk juga didalamnya elemen perempuan. Satu hal yang digarisbawahi Anita di balik melemahnya kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi dan makin menguatnya para pelaku. “Media sosial sangat berperan dalam memecah belah. Harus diakui masyarakat sekarang adalah sisa-sisa polarisasi hasil pemilu presiden yang lalu,” cetus Anita.

Ketika masyarakat terjebak polarisasi ke kubu tertentu, bisa menumpulkan daya kritis mereka. Pertimbangan keberpihakan politis masyarakat bukan lagi pada benar tidaknya perilaku elit politik, melainkan satu kubu atau tidak. Hal ini tentu saja tidak sehat dalam upaya pemberantasan korupsi. Saat Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK, masyarakat sudah tidak bisa melihat jernih: kebijakannya positif atau negatif dalam mendukung pemberantasan korupsi. Pertimbangan keberpihakannya sebatas posisi sebagai kubu pendukung atau tidak.

Sementara, anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya menegaskan, perlu diupayakan ongkos politik yang murah. Karena ongkos politik selama ini yang demikian mahal, menyebabkan celah lingkaran korupsi yang tak berkesudahan. William mencontohkan fundraising meskipun sulit, bila dimungkinkan dapat dilakukan.

Gerakan antikorupsi yang menyentuh berbagai elemen masyarakat, turut membidani lahirnya gerakan serupa dari kalangan disabilitas. Yuyun Yuningsih, Direktu BILiC mengungkapkan, di Bandung kini lahir Gradasi yang merupakan kependekkan dari Gerakan Disabilitas Anti Korupsi Indonesia.

Meskipun penyandang disabilitas, sangat mendukung gerakan anti korupsi, namun Yuyun mengharapkan dukungan dari elemen lainnya. “Kami sangat memungkinkan melakukan hal besar (melawan budaya korupsi), tapi kami juga sangat rentan untuk dimatikan (gerakannya),” tegas Yuyun. Karena itu pihaknya sangat butuh dukungan dan kolaborasi untuk saling menguatkan melawan musuh bersama peradaban: korupsi.

“Beberapa pihak menganggap (perubahan iklim) sepele. Aku tidak.” Kalimat tegas itu keluar dari mulut gadis remaja 16 tahun asal Swedia bernama Greta Thunberg. Greta adalah representasi dari sedikit remaja yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama perubahan iklim. Suatu hari di musim panas lalu, Greta membolos dari sekolah. Greta tak sembarang membolos. Ia duduk manis di […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]