× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Limbah Medis COVID-19 yang Tak Kalah Berbahaya

By Redaksi
Petugas dari PT Jasa Medivest tengah Mengangkut Limbah Medis. Foto : Dokumentasi Humas PT Jasa Sarana via Kompas.com

Penanganan terhadap wabah COVID-19 ternyata menimbukan dampak lain: limbah medis. Bukan tidak mungkin penanganan limbah yang tidak seharusnya akan menimbulkan masalah yang tak kalah berbahaya.

Penanganan medis terhadap COVID-19 membutuhkan alat pengamanan diri (APD), mulai dari masker, sarung tangan, pakaian hazmat, alat dan sample laboratorium, yang pada akhirnya menjadi limbah. Permasalahan ini yang dicoba dipecahkan oleh sejumlah pakar limbah dan pengelolaan fasilitas medis dari mulai birokrat, praktisi, dan kalangan swasta dalam diskusi web seminar (webinar) atas inisiasi Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang juga didukung Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (28/4/2020).

Menurut Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Salah satu dari program yang dilaksanakan adalah upaya Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu. Sasaran program adalah terbangunnya fasilitas pengolah limbah B3 medis di 32 provinsi dan pengolah limbah B3 terpadu di 4 wilayah (Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan). Kementrian PPN/Bappenas memperkirakan program ini seikitnya membutuhkan biaya Rp 4,6 triliun.

Adapun pengelolaan terhadap limbah khusus ini dibagi menjadi 2. Untuk limbah B3 medis dan yang bersifat infeksius, jelas Medrilzam, seperti APD, peralatan tes, dan alat laboratorium akan digunakan mesin autoclave yang dilengkapi pencacah. Sementara limbah rumah tangga yang mengandung masker, APD, botol obat, tisu dan lain-lain memakai incinerator sebagai alat pengolah limbahnya. Hal ini sudah sesuai dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020.

Salah satu permasalahan limbah B3 medis adalah pengelolaannya limbahnya di rumah sakit. Tidak semua rumah sakit di Indonesia fasilitas pengolahan limbah seperti incinerator. Hanya ada sekitar 82 rumah sakit di Indonesia yang sudah dilengkapi incinerator berizin.

“Pada data Februari 2019, masih ada selisih antara limbah yang dihasilkan dengan fasilitas pengolahan, meskipun terjadi kenaikan jumlah jasa pengolahan limbah milik swasta,” ungkap Imran Agus Nurali, Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.

Imran memaparkan, dari data Februari 2019, ada 12 perusahaan swasta pengolah limbah yang mampu mengolah 187,9 ton perhari. Sementara 82 rumah sakit yang berfasilitas incinerator resmi bisa mengolah 53,12 ton per hari. Ironisnya, total limbah medis di Indonesia perharinya menyentuh 294,66 ton per hari. Alhasil, masih terjadi selisih 70,432 ton per hari. Di sisi lain, sebaran perusahaan swasta pengolah limbah belum merata, di mana 9 diantaranya terdapat di Jawa, sedangkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing hanya 1.

Menurut Imran, ada 3 jenis limbah yang mudah terpapar COVID-19, yaitu air limbah, limbah padat domestik, dan limbah padat B3 medis.

Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, piihaknya sudah menerbitkan beberapa surat keputusan terkait penanganan limbah B3 medis COVID-19. Beberapa surat tersebut diantaranya Surat Menteri LHK nomor 167 tahun 2020 tentang “Pengelolaan LB3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) Darurat COVID-19” tanggal 22 Maret 2020 kepada Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Selain itu juga, dikeluarkan Surat Edaran Menteri LHK No. 02/2020 tentang “Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19” tertanggal 24 Maret 2020 kepada seluruh Kepala BPNP, Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Selanjutnya Surat Dirjen PSLB3 No. 156 Tahun 2020 “Pengelolaan Limbah B3 Masa Darurat Penanganan COVID-19” tertanggal 30 Maret 2020 kepada Perusahaan Jasa Pengolah dan Pengangkut Limbah. Pemerintah sangat mendorong untuk penanganan limbah B3 medis ini segera diprioritaskan.

“Untuk memutus gap (selisih) kapasitas, kami mengimbau pemilik jasa pengelola limbah agar memaksimalkan pengolahan limbah medis menjadi 100% dari tadinya 30%,” imbau Sinta Saptarini Soemiarno, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK. Sita pun menegaskan, meskipun pihak pengelola limbah belum tidak berizin tapi punya incinerator dengan kapasitas panas 800 derajat Celsius, silahkah digunakan. Hal ini dikarenakan mendesaknya penanganan limbah B3 medis COVID-19 yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan termasuk kesehatan.

Selain itu, Sinta menyebut, pihaknya bekerja sama dengan 13 pabrik semen untuk melibatkan incinerator mereka dalam pemusnahan limbah B3 medis. KLHK dalam program RPJMN 2020-2024 akan membangun Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 FASYANKES di 32 lokasi termasuk Indonesia bagian timur.

Di pihak lain, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menegaskan siap menampung limbah B3 medis bila sudah tidak tertangani terutama oleh pengelola limbah swasta. “Di TPs Bantargebang, kami sudah memiliki 1 unit pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hasil kerja sama dengan BPPT,” cetus Andono Warih, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta.

Yang menjadi catatan dari diskusi ini adalah pentingnya cara penanganan limbah B3 medis baik dari libah rumah tangga atau dari fayankes. Untuk penanganan di fayankes, sebelum diangkut agar dimusnahkan, limbah diseterilkan dengan disinfektan. Sementara di rumah tangga, masker terutama diimbau untuk dirusak dengan cara digunting untuk menghindari penyalahgunaan, lalu dikemas rapih dan dibuang.

Perlu memaksimalkan edukasi untuk masyarakat agar lebih memahami cara penanganan limbah di rumah tangga terkait limbah B3 medis terutama bila terdapat orang dalam pengawasan (ODP) di rumah tersebut. Selain itu, perlunya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk lebih padu dan maksimal dalam penanganan, mulai pemerintah, fayankes, jasa pengelola limbah B3 swasta, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan harus dicermati mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan termasuk residu dari hasil pemusnahan (fly ash dan bottom ash).

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]