× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Laporan Corruption Perception Index 2020 : Peringkat Indonesia Turun

By Redaksi
Ilustrasi Perilaku Korupsi. Foto : Shutterstock

MajalahCSR.id – Lembaga kajian anti rasuah, Transparency International Indonesia meluncurkan hasil laporan Corruption Perception Index 2020 secara daring di Jakarta, Kamis (28/1/2021). Acara peluncuran juga diselingi diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD.

Diskusi juga menghadirkan penanggap laporan, yaitu Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Laode Muhammad Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan dan Komisioner KPK Periode 2019 – 2023, dan Nurul Gufron, Komisioner KPK 2019 – 22023.    

Pada laporannya disebutkan, angka Corruption Perception Index (CPI) Indonesia di tahun 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya atau 2019.  Nilai CPI Indonesia pada 2020 ada di angka 37 dan berada di posisi 102. Nilai dan peringkat ini melorot dibanding tahun 2019, yaitu 40 dan ada di posisi 85. Nilai sama yang juga diperoleh Gambia.

Dengan nilai indeks ini peringkat Indonesia di Asia Tenggara ada di posisi kelima di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Timor Leste.

“Tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir,” jelas Wawan Suyatmiko, peneliti Transparency International Indonesia dalam presentasi di tengah acara diskusi peluncuran.

Pada 2020 ini, survey dilakukan di tengah pandemi dimana pengambilan survey dilakukan mulai medio setahun terakhir hingga Oktober 2020.

Adapun CPI 2020 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada rentang skor, mulai skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 sangat bersih.

Survey yang dilakukan menggunakan 9 indikator. Dari 9 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang nilainya turun di mana turut mempengaruhi nilai dan peringkat Indonesia. Indikator yang tergerus itu adalah Global Insight yang menurun hingga 12 poin; PRS yang merosot 8 poin; IMD World Competitiveness Yearbook yang terpeleset 5 poin, PERC Asia menyusut sebesar 3 poin dan Varieties of Democracy yang juga turun 2 poin dari 2019.

Sementara itu Bivitri dalam tanggapannya menyebut, korupsi ada hubungannya dengan kekuasaan. Korupsi menurutnya hasil dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, menegaskan, turunnya skor CPI Indonesia tahun 2020 ini membuktikan bahwa sejumlah kebijakan yang bertumpu pada kacamata ekonomi dan investasi tanpa mengindahkan faktor integritas hanya akan memicu terjadinya korupsi. Termasuk dalam hal penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

“Penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha. Sementara itu pada sisi demokrasi, penurunan dua poin dikontribusikan pada Varieties of Democracy yang menandakan bahwa korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. Sedangkan kenaikan dua poin pada World Justice Project – Rule of Law Index perlu dilihat sebagai upaya perbaikan pada penegakan supremasi hukum,” papar Danang.

Agar mendorong kemajuan nyata dalam melawan korupsi, menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas dalam menghadapi situasi pandemi yang menghadirkan krisis ganda, Transparency International Indonesia memberikan rekomendasi kepada Presiden dan segenap jajaran Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR dan Parpol, serta semua pihak agar:

  1. Mempunyai komitmen untuk memperkuat peran & fungsi lembaga pengawas

Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.

  1. Memastikan transparansi kontrak pengadaan

Selama pandemi, kebijakan pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga keterbukaan pengadaan hingga kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil.

  1. Merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik

Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel.

  1. Mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan

Pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.

 

 

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]