× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

KORUPSI DI SEKTOR KELISTRIKAN: Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Cegah Korupsi

By Redaksi

Simulasi evakuasi korban pada ketinggian: PEtugas mengevakuasi korban pingsan saat Simulasi Evakuasi Korban Pada Ketinggian di Tower 3 SUTET 500 KV Gandul-Kembangan, Cinere, Depok, Rabu (23/3). Simulasi ini untuk menyambut bulan bhakti K3 NAsional dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang resiko pekerjaan petugas di lapangan dalam rangka menjaga pasokan listrik tetap menyala. KONTAN/BAihaki/23/3/2016

Minimnya pasokan listrik di berbagai wilayah Indonesia yang menyokong pembangunan ekonomi, adalah tantangan bagi Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya. Respon terhadap masalah tersebut, pemerintah mencanangkan program mega proyek pembangkit listrik nasional 35.000 MW. Namun, rencana baik pemerintah dalam mengatasi problem listrik nasional rentan menimbulkan masalah lainnya, yaitu korupsi.

Mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW memperoleh beberapa capaian positif. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi Indonesia hanya sebesar 84,35%. Sampai Juni 2019, rasio elektrifikasi Indonesia telah meningkat sebesar 14,46% hingga mencapai angka 98,81%. Posisi Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) sehubungan akses listrik (Getting Electricity) juga terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Posisi Indonesia yang sebelumnya berada pada peringkat ke-45 dari 189 negara pada EODB 2015, lalu naik ke peringkat 33 dari 190 negara di EODB 2020.

Terlepas dari keberhasilan pemerintah itu mega proyek pembangkit listrik juga menimbulkan masalah baru, yaitu korupsi. Sejak Juli 2018 yang lalu, KPK mulai melakukan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU Riau-1 (2 x 300 MW) yang melibatkan Eni Saragih (Mantan Anggota DPR), Idrus Marham (Mantan Menteri Sosial), Johanes B. Kotjo (Mantan Konsultan dari Blackgold Natural Resources, salah satu sponsor dalam konsorsium), dan Sofyan Basir (Mantan Direktur Utama PLN).

Selain itu, KPK juga sudah menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah memidanakan Dewie Yasin Limpo (Mantan Anggota DPR) yang terbukti Rasio menerima suap dari pengusaha untuk mengamankan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua pada 2016.

“Kerentanan korupsi dalam proyek pembangkit listrik nasional yang terefleksikan dari sejumlah kasus seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor kelistrikan,” ungkap Sekretaris Jenderal Transperency International Indonesia, Dadang Trisasongko. Apalagi dalam mega proyek tersebut, porsi pengerjaan PLN hanya 10.000 MW, sedangkan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) mencapai 25.000 MW.

Nyatanya melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016, perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum yang berlaku—termasuk UU Tipikor—dan mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi.

Untuk menilai kesiapan perusahaan di sektor kelistrikan Indonesia dalam mencegah korupsi, Transparency International Indonesia (TII) melakukan kajian “Transparency in Corporate Reporting: Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)”. Sebanyak 95 perusahaan—termasuk perusahaan yang menjadi sponsor dalam konsorsium, perusahaan patungan, dan kontraktor proyek pembangkit listrik—yang dinilai oleh mengerjakan sekitar 20.189 MW (58%) dari mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Sumber data yang diteliti oleh TI-Indonesia adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan, misalkan laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan pedoman tata kelola perusahaan atau pedoman anti korupsi perusahaan.

“Skor Transparency in Corporate Reporting (TRAC) dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) adalah 1.9/10. Skor tersebut menandakan perusahaan berisiko tersangkut tindak pidana korupsi karena tidak memiliki program anti korupsi yang memadai. Transparansi struktur grup perusahaan dan pelaporan informasi keuangan antar-negara juga sangat tidak transparan,” kata Dadang.

Transparansi program anti korupsi PPL hanya memiliki rerata skor sebesar 22%. Hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki program anti korupsi yang memadai. “Hanya 20 dari 95 perusahaan yang memiliki komitmen anti korupsi, hanya 17 dari 95 perusahaan yang melarang pemberian donasi politik, hanya 16 dari 95 perusahaan yang mewajibkan perantara (intermediaries) untuk mematuhi kebijakan anti korupsi perusahaan, dan hanya 11 dari 95 perusahaan yang mewajibkan rekanan/vendor untuk mematuhi kebijakan anti korupsi perusahaan” papar Program Officer Transparancy International Indonesia, Ferdian Yazid.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]