banner
Berita

Ketua Panitia Seleksi KPK: Pemimpin KPK harus Paham Money Laundry

815 views

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi menarik bertema “Tantangan ke Depan dalam Korupsi Swasta”. Diskusi digelar di Hotel Morrisey, Jl. Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Rabu (03/07). Tujuan penyelenggaraan diskusi yang diprakarsai Lembaga Transparency Internasional Indonesia dan Indonesia Business Links ini juga terkait sosok ideal calon pimpinan KPK mendatang.

Hadir sebagai pembicara diskusi, Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Yenti Ganarsih, Natalia Soebagyo dari Lembaga Transparency Internasional Indonesia, serta Heru Prasetyo, Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Links. Dalam sambutannya, penanggungjawab acara dan sekaligus sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko menyebut pentingnya diskusi ini. Dirinya berharap, pihak panitia seleksi pimpinan KPK dapat mendengar suara para pengusaha sebagai bekal untuk menunjuk calon pimpinan berikutnya.

Heru Prasetyo dari Indonesia Business Links menitipkan harapan sosok ideal pemimpin pada panitia seleksi pimpinan KPK.  Beberapa harapan itu diantaranya: mampu membina kemitraaan yang setara dan berwibawa, menjadi pemimpin dalam menegakkan hukum sebagai panglima. Selain itu Heru berharap pemimpn baru KPK bisa menjaga kepastian hukum sekaligus terbuka kepada inovasi untuk integritas. Selain itu diharapkan juga sang pemimpin baru bisa membangun kanal komunikasi yang andal dandapat dipercaya.

Di sisi lain Natalia mengungkapkan. Berdasarkan survey yang dilakukan tahun 2017, ada hal kontradiktif di kalangan pebisnis. Sebanyak 82% responden kalangan pebisnis mengaku dirugikan dengan praktek suap yang dilakukan pesaingnya. Tapi 62% dari responden menyatakan, korupsi bukan jadi prioritas perhatian mereka.  

Sementara itu Yenti Ganarsih, menyampaikan, ia ingin agar sosok ideal dari pemimpin KPK. Menurutnya perlu adanya penindakan yang lebih tersistem. Jangan sampai penindakan menghambat kegiatan ekonomi lain. Contohnya, penindakan terhadap seorang pebisnis apabila tidak dilakukan dengan metode yang benar menyebabkan perusahaannya macet padahal yang dilakukan adalah personal crime dari si pebisnis. Yang jelas, menurutnya  pembangunan ekonomi harus sejalan dengan penindakan terhadap korupsi di sisi lain. Good governance dan good corporate harus benar-benar sejalan.

Sikap memberitahu kepada publik bahwa akan ada tersangka juga dikritik Yenti. Menurutnya, sikap itu bisa membuat tersangka lain cepat-cepat mengamankan aset kejahatannya. Sikap praduga bersalah KPK dengan azas praduga tidak bersalah di mata hukum bisa kontradiktif. Penanganan korupsi di Amerika masih menurut Yenti bisa dijadikan contoh. Mereka mengumpulkan fakta diam-diam meskipun waktu selidik menjadi lama, sehingga bukti yang terkumpul bisa menjadi alat kuat untuk menjerat pelaku. “Jangan sampai KPK melakukan penangkapan dengan bukti yang belum kuat. Karena fakta menunjukkan beberapa kali KPK kalah di pra peradilan tersangka,” beber Yenti.

Hal yang perlu dipahami oleh pemimpin KPK mendatang adalah membedakan antara business crimes, crime in business dan crimes as a business. Selain itu, pemimpin KPK mendatang pun menurut Yenti harus paham dengan money laundry related to corruption. Hingga Kamis kemarin (4/7/19) sudah 348 orang sudah mendaftar menjadi calon ketua KPK.

banner