× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Hal yang Penting untuk Pondasi Legislasi Pemerintah dalam 100 Hari

By Redaksi
Talkshow PSHK : Bikin Undang-Undang Harus Ngundang-Ngundang.

Aturan perundangan selama ini dibuat untuk melindungi obyek undang-undang.  Karena itu, aturan perundangan yang sifatnya mengikat obyeknya, harus diketahui secara transparan dalam penyusunannya.

Salah satu tugas pemerintahan sekarang adalah penuntasan penyusunan undang-undang. Seperti diketahui, legislasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode I masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Peraturan yang saling tumpah tindih, penyelesaian undang-undang yang terbengkalai, menurunnya tingkat partisipasi publik, dan masih banyak catatan “terjal” lainnya. Hal ini tentunya perlu diselesaikan di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Melihat fakta ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengundang masyarakat umum termasuk media di acara bincang-bincang “Bikin Undang-Undang Harus Ngundang-Ngundang”di Oeang, M Bloc Space, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Bincang-bincang tersebut adalah bagian dari upaya mengajak publik untuk lebih berpartisipasi dalam urusan penyusunan perundang-undangan.

Regulasi sebagai hasil dari proses legislasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari sejak dalam kandungan sampai meninggal. PSHK menunjuukan, dari kurun waktu Oktober 2014 – Okter 2018 ada total 8.945 regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bentuk regulasinya beragam, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Jika dirata-ratakan, setiap hari ada 6 regulasi yang dibentuk di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, PSHK menyebut persoalan yang penting diselesaikan mencakup kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan undang-undang.  Di masa akhir jabatan periode I, Presiden Jokowi, msyarakat dikejutkan dengan proses legislasi yang kedap patisipasi publik. Setidakya pengesahan revisi UU KPK dan Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) membuktikan adanya jarak antara Pemerintah, DPR, dan publik dalam proses legislasi.

Selain itu, ada pembenahan lain yang peru dilakukan, yaitu reformasi kelembagaan dalam proses legislasi. Adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi antara lembaga terkait proses pembentukan peraturan perundangan di periode I pemerintah, berlum tersolusikan.  Wacana [embentukan kementerian atau lembaga baru sudah masuk dalam materi muatan dari Indang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang revisi terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak masuk dalam paket pengumuman Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan 23 Oktober lalu.

Pekerjaan rumah ini harus diselesaikan dengan segera dan sistematis oleh Presiden Jokowi dan DPR. Salah satu langkah prioritas dalam 100hari kerja pemerintah ke dapan adalah penyusunan program legislasi nasional jangka menengah (5 tahun) dan prolegnas tahun 2020  usulan pemerintah yang partisipatif. Pemerintah harus membuka ruang masukan yang luas bagi masyarakat. Selain itu mempublikasikan berbagai data dan informasi pendukung, terutama tahapan penyusunan tahapan Prolegnas kepada masyarakat.

Hal lain adalah perundangan pun harus realistis secara jumlah, sekaligus memprioritaskan pembentukan RUU yang sesuai dengan rencana pembangunan nasinoal. Tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi juga perbaikan dalam isu pemberantasan korupsi, HAM, dan lingkungan.

“Beberapa pihak menganggap (perubahan iklim) sepele. Aku tidak.” Kalimat tegas itu keluar dari mulut gadis remaja 16 tahun asal Swedia bernama Greta Thunberg. Greta adalah representasi dari sedikit remaja yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama perubahan iklim. Suatu hari di musim panas lalu, Greta membolos dari sekolah. Greta tak sembarang membolos. Ia duduk manis di […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]