× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Erna Witoelar

7 Target MDG’s Vs 17 Target SDG’s

By Redaksi

Millenium Development Goals (MDG’s) adalah acuan bagi negara untuk mencapai 7 target pembangunan diberbagai bidang, yang dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Setelah MDG’s berakhir, disusul dengan Sustainable Development Goals (SDG’S) dengan 17 target, lebih banyak dari target MDG’s.

Didalam SDG’s target diuraikan lebih terperinci namun tidak mengikat. Artinya suatu negara diperbolehkan menambah atau mengurangi target negaranya. Bisnis dan lembaga filantropi kemudian diberikan porsi lebih pada SDG’s, lalu apa peran pemerintah dan masyarakat?

Berikut perbincangan MajalahCSR.ID bersama salah satu tokoh Indonesia, Erna Witoelar.

Sejak 2015 Indonesia mengikatkan diri pada SDG’S dengan sejumlah target yang lebih banyak dari MDG’s. Sementara MDG’s saja, hanya sebagian target yang terpenuhi oleh Indonesia. Bagaimana pandangan ibu mengenai hal ini?

Pertama saya koreksi, indonesia tidak mengikatkan diri kepada SDG’S, bukan keputusan yang mengikat, seperti misalnya Deklarasi Paris mengenai climate change. SDG’S adalah sekumpulan tujuan pembangunan yang disepakati banyak orang untuk betul-betul menghilangkan kemiskinan dan solusi ketimpangan sosial untuk perubahan iklim, urbanisasi dan sebagainya.

Jadi SDG’S itu baik untuk kita pahami dan kita lakoni, jadi bukan diwajibkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Begitu juga MDG’S yang tidak perlu sama dengan yang dikeluarkan oleh United Nation (UN). Mongolia misalnya, mempunyai MDG’s ke 8 yaitu anti korupsi, sementara MDG’S hanya 7. Philipina juga memasukkan mengenai kesehatan reproduksi perempuan, jadi bisa macam-macam. Seperti sebuah menu, dipilih mana yang terbaik buat kita.

Dari MDG’S sudah kelihatan, tujuan-tujuan yang terukur mana kita yang belum tercapai. Kemudian ketika SDG’S ada beberapa goal yang belum tercapai akan diteruskan.

Misalnya?

Di MDG’S air dan sanitasi hanya salah satu bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Sementara di SDG’S diuraikan menjadi satu goal tersendiri dan diuraikan keterkaitannya antara pengadaan air dengan pengelolaan sungai, dengan konservasi di hulunya maupun pengelolaan di hilirnya supaya air tidak terbuang percuma. Kemudian tergantung masalah kebersihan, masalah limbah masuk ke sungai sehingga air yang diolah bisa lebih baik. Juga melihat tidak hanya sungai, tapi bendungan dan sebagainya.

Ini suatu kemajuan didalam pendekatan masalah air bersih dan sanitasi. Kalau SDS’S kita ikuti, kita tidak akan mengalami masalah pengadaan air dan sanitasi di masa mendatang.

Ada perbedaan MDG’S dan SDG’S?

Perbedaannya banyak, mulai proses pembuatannya. Kalau MDG’S banyak dilakukan di PBB. Kalau SDG’S sudah sejak 3-4 tahun sebelumnya meminta masukan dari masyarakat secara luas sehingga banyak yang terlibat dan menjadikan SDG’S jauh lebih luas, lebih komprehensif dan lebih banyak indikatornya maupun target-targetnya sehingga sering membingungkan. Semuanya adalah menu untuk kita pilih, mana yang sesuai, dan sudah mulai ditangani atau apa yang ingin kita capai.

Kita bisa mulai dengan masing-masing perusahaan atau daerah, dengan goal MDG’s yang sudah dia kerjakan, baik pendidikan, kesehatan, lingkungan, air bersih dan sebagainya. SDG’S membuatnya lebih luas, lebih komprehensif, sehingga membutuhkan kerjasama.

Langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu?

Harus kerjasama, misalnya masalah air, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PU, harus kerjasama dengan lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat swasta dan sebagainya. Sehingga SDG’S sangat membutuhkan kemitraan, baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar social responsibility yang dirancang bisa terwujud.

Apa karena alasan tadi, SDG’S banyak memberikan peluang lebih banyak kepada bisnis dan filantropi?

Bisnis dan filantropi 3 tahun lebih cepat memasuki pola pikir untuk membuat suatu tujuan pembangunan berjangka panjang. Waktu MDG’S, FIlantropi dan bisnis ketinggalan jaman. Mereka baru tahun ke 3 atau ke terlibat. Maka jadilah sebuah SDG’S dimana banyak terlibat bisnis dan filantropi untuk mencapainya.

Sejak tahun 2015 sudah ada kesepakatan dunia usaha. Pertemuan besar private sector di PBB, dan contoh-contoh yang mereka sampaikan sudah mulai bergerak kea rah SDG’S, sudah mulai kerjasama, sudah mulai memasukkan juga pendekatan yang menyeluruh. Selain menangani masalah lingkungan atau pendidikan, mereka memastikan bahwa aspek sosialnya juga tinggi hingga menjangkau masyarakat miskin. Mereka juga memastikan tata kelolanya baik, sehingga ada partisipasi berbagai pihak baik perempuan, orang muda, dan sebagainya.

Malah sudah ada juga uji coba di 4 negara untuk platform filantropi itu. Jadi Indonesia sejak 2014 sudah ancang-ancang masuk ke SDG’S, untuk menuju kesana. SDG’s nya sendiri belum resmi ditetapkan.

Apa peran perusahaan dan masyarakat secara spesifik?

Sekarang menjadi lebih banyak, sebelumnya masih berdasarkan kepentingan dari perusahaan terhadap masyarakat sekelilingnya, kepentingan perusahaan terhadap rantai suplai maupun rantai demandnya.

Di Indonesia mempunyai forum filantropi dan bisnis untuk SDG’S yang mendorong pemahaman bersama mengenai bagaimana pencapaian SDG’S itu bisa dilakukan oleh semua perusahaan, oleh semua filantropi meskipun berbeda visi dan misi, lokasi dan skala. Triknya adalah bagaimana pelaporannya bisa dikumpulkan.

Di Bappenas ada suatu sekretariat yang mengkoordinir ini semua dan memberikan kepada kita, bagaimana tolak ukurnya. Supaya tercapai dan bisa dibandingkan dan diukur bersama.

Bagaimana pendapatnya mengenai RUU CSR?

Teman-teman dikalangan bisnis mengkhawatirkan RUU CSR, karena banyak contoh Perda yang menwajibkan CSR sehingga mengekang kreativitas maupun kebebasan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan benar dan baik.

Saya tadi bilang bahwa saya skeptic di CSR dalam 3 hal, yaitu CSR yang digunakan untuk kepentingan politik, kedua CSR yang digunakan untuk green washing yaitu menutupi tanggung jawab lingkungannya, jadi dia membesarkan tanggung jawab sosialnya, ketiga CSR yang secara komersial membeli pengakuan, AWARD atau apa sehingga dia bisa mendapat itu, dengan kata lain untuk kepentingan brannya, bukan benar2 untuk tanggung jawab sosialnya.

Kalau itu saya sependapat dengan teman-teman di lingkungan filantropi dan bisnis yang menentang total RUU CSR itu, malah mengharapkan bahwa CSR itu diganti menjadi SR saja. Kalau masih mau memakai nama CSR tidak apa-apa, tapi CSR yang benar sesuai dalam ISO 26000, bukan yang salah satu dari 3 tadi. Namun sesuatu yang benar dan baik tidak selalu menguntungkan dalam segi politis dan komersial. Disinilah tarik menariknya antara kepentingan politik dan kepentingan pembangunan.

Seberapa penting menyebarkan CSR yang baik dan benar?

Sangat penting, karena potensi CSR itu besar. Kalau sumber daya dan sumber dana di perusahaan itu benar-benar bisa sejalan dengan tujuan pembangunan bersama-sama, bisa lebih berkelanjutan. Kalau itu hanya dikasih dan dibuatkan apakah air bersih atau energi, alatnya rusak, maka selesai tidak berkelanjutan.

Jadi tanggung jawab sosial dari perusahaan harus menjadi pemberdayaan berkelanjutan masyarakatnya untuk isu atau sektor yang diminati oleh perusahaan. Menurut saya perusahaan bebas menentukan sendiri untuk bergerak dimana sesuai dengan kemampuan kami sendiri, tidak bisa ada arahan dari pemerintah yang tidak disepakati bersama.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]