Bali – Majalahcsr. Kementerian Sosial terus meningkatkan tata kelola logistik dengan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Logistik Semester II tahun 2017. Dijelaskan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Kementerian Sosial sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan barang logistik dengan menggunakan Voucher atau seperti Kartu E-Money untuk para pengungsi Bencana. Pasalnya, para pengelola Simlog (Sistem Informasi Logistik) adalah Frontliner atau garda depan suksesnya program perlindungan dan jaminan sosial.
“Permasalahan pengelolaan logistik bukan perkara baru seperti berulang tahun, maka harus dikelola sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan, sesuai SOP dan sesuai aturan” lanjutnya selasa, (9/1) dihadapan 102 peserta dari 34 Provinsi se Indonesia.
Penggunaan kartu e-money ini dimaksudkan agar sistem dalam program Perlindungan dan Jaminan Sosial tertata rapi. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan saran agar barang persediaan tidak lagi dihitung oleh daerah tetapi oleh pusat.
Penggunaan QR code saat ini sedang diuji cobakan di gudang Regional Bekasi menggunakan untuk memudahkan penghitungan keluar masuk barang logistik. Jika berhasil, diharapkan daerah dapat menggunakan APBD dalam memudahkan perhitungan.
Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Margowiyono menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk menciptakan pemahaman. Mengingat pada bulan Februari sudah mulai ada pemantauan dan laporan keuangan, untuk kemudian diserahkan kepada Biro Umum dan Biro Keuangan, “Ini kenapa kami melakukannya di awal tahun untuk BMN (Barang Milik Negara) dan aset-aset” ungkap Margo.
Hadir pada pembukaan kegiatan Rekonsiliasi Data Logistik Semester II tahun 2017, Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Justina Dwi Noviantari, Direktur Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sekaligus Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Margowiyono, Inspektur 3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Budiana, dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali Budiawan
