× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

Diskusi Pojok Iklim: Membangun Green Government Berkelanjutan

By Redaksi
Diskusi Pojok Iklim Green Procurement

Kampanye Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tak hanya sekedar disuarakan pemerintah. Pemerintah seperti kementerian yang mulai menerapkan filosofi green government di institusi masing-masing. Setidaknya ini yang disampaikan dalam diskusi yang digelar Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diskusi yang bertajuk “Perubahan Perilaku, Green Procurement dan Perubahan Iklim” membahas seputar kebijakan pemerintah dalam melakukan procurement atau pengadaan barang dan jasa yang pro keberlanjutan. Diskusi ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Sarwono Kusumaatmadja.

Pemerintah seperti yang disampaikan Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Noer Adi Wardojo, menerapkan pengadaan barang-barang dan jasa yang pro lingkungan. Contoh barang pengadaan seperti penerangan kantor memakai lampu LED. Jenis lampu ini memang dikenal hemat energi. Pengadaan furniture pun tidak lepas dari standardisasi keberlanjutan. Kayu sebagai bahan bakunya harus bersertifikat SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu). Kayu-kayu bersertifikat ini berasal dari hutan produksi sustainable yang selalu kembali ditanami.

Diskusi Pojok Iklim Green Procurement

Di sisi lain, Noer Adi mengatakan, KLHK sudah mengeluarkan Peraturan Nomor P.5/ MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 2/ 2019 tentang “Tatacara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup”. Menindaklanjuti peraturan itu, ada 6 jenis barang yang dalam pengadaannya harus merujuk syarat ramah lingkungan. Enam barang ini merupakan “kloter pertama”dari pengadaan barang-barang lainnya.

Yang pertama adalah furniture kantor. Furniture yang terbuat dari kayu terstandardisasi sesuai dengan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu. Lalu pengadaan kertas. Kertas-kertas HVS atau fotokopian harus sudah mengantongi ekolabel kertas. Kemudian untuk pengadaan folder dari plastik, diwajibkan dari bahan daur ulang. Selanjutnya untuk barang-barang seperti alat pengolah limbah medis autoclave dan microwave, serta pengatur suhu udara, memiliki beban energi yang lebih kecil.

“KLHK akan menjadi coordinator tentang skema pada kementerian-kementerian lain soal ekolabel lingkungan,”kata Noer Adi. Setelah data kebutuhan pengadaan semua kementerian lengkap, maka akan diajukan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).  

Selain mengaplikasikan dalam lingkungan kementerian, Noer Adi pun mendorong pihak swasta turut menerapkan green procurement. Standardisasinya melalui SNI ISO 20400. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dalam paparannya menetapkan target reduksi emisi energi sebesar 38% pada tahun 2030 mendatang. Sementara dari data yang dipaparkan, Kementerian ESDM berhasil mereduksi emisi energi di tahun 2017 lalu sebesar 44,9 juta ton CO2 equivalent.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]