Jakarta – Majalahcsr. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menawarkan target yang spesifik, terikat waktu, dan dapat dikuantifikasi yang disinkronkan dengan rencana dan prioritas pembangunan nasional. Namun, dengan lebih dari 230 indikator SDG, banyak di antaranya yang membutuhkan disaggregasi (pengumpulan) berdasarkan lokasi, jenis kelamin, usia, pendapatan, dan dimensi relevan lainnya.
Namun untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memantau semua SDG dan target bukanlah hal yang mudah untuk sistem statistik nasional (NSS).
Untuk lebih memahami seberapa siap sistem statistik nasional untuk era SDG, seperti yang dilansir oleh Responsiblebusiness.com, ADB dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) telah memiliki pengalaman 22 negara dalam memilah indikator SDG dan menggunakan berbagai jenis sumber data.
Dalam survei ini, organisasi statistik nasional (NSO) dari 16 negara anggota ADB yang sedang berkembang melaporkan pemilahan statistik berdasarkan lokasi untuk beberapa indikator SDG. Pemilahan yang jarang terjadi untuk beberapa indikator SDG adalah berdasarkan jenis kelamin, dan bahkan lebih langka adalah untuk penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
Banyak NSO mengakui bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat memenuhi persyaratan data terpilah SDGs adalah dengan menggunakan metode dan sumber data inovatif. Lebih dari separuh (56%) dari negara-negara tersebut menggunakan metode estimasi area kecil (SAE) yang memperkuat perkiraan survei langsung untuk wilayah kecil (atau sub-populasi kecil) dengan informasi tambahan seperti catatan sensus). Pendekatan SAE membantu memperoleh data yang lebih rinci tentang kemiskinan atau gizi.
Beberapa NSO juga melaporkan tentang tingkat akses mereka terhadap foto udara / citra satelit, data seluler, data harga online web-scrap, dan data media sosial. Sebagian besar responden melihat Big Data sebagai cara yang menjanjikan untuk mengatasi kesenjangan data untuk SDGs, tetapi hanya sedikit yang memiliki proyek Big Data saat ini.
