× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK
Workshop Sustainability Report

90 Tahun Profesor Emil Salim, Indonesia Perlu Utamakan Human Resources

By Redaksi
Profesor Emil Salim. Foto : kehati.or.id

MajalahCSR.id – Indonesia adalah negara ke 2 dunia yang memiliki sumberdaya alam tropis dan keanekaragaman hayati paling banyak setelah Brazil. Namun hal ini tidak didukung oleh human resources yang mumpuni. Alhasil, Indonesia tertinggal oleh negara lain dalam hal kualitas manusia, bahkan dibandingkan negara jiran sekalipun seperti Singapura, Thailand, Malaysia, hingga Vietnam.  

Sehingga di tengah kekayaan alam, sungguh ironis, Indonesia masih mengimpor terkait sumber daya. Padahal di tahun 2045 mendatang, Indonesia digadang-gadangkan dengan bonus demografi. Hal ini disinggung dalam acara diskusi webinar “90 Tahun Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan, Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045” yang diinisiasi Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, tokoh lingkungan dan ekonomi Indonesia ini juga menyentil ketidakberpihakan penguasa pada keanekaragaman hayati. Pembangunan yang dilakukan sekarang menurutnya hanya berada pada jalur ekonomi saja.

“Memang ada kemajuan, memang ada laju pertumbuhan naik, infrastruktur maju dan sebagainya, namun yangbelum terlihat adalah kemajuan di bidang sosial kemasyrakatan dan lingkungan,”jelasnya. Emil mencontohkan pada tahun 1992, dicanangkan pembangunan berkelajutan, yang artinya pembangunan tak hanya ada di jalur ekonomi saja.

“Tidak hanya ‘rate of growth’. Penting menaikkan investasi dan domestik bruto, tetapi pembangunan memerlukan dimensi lain, yaitu pembangunan sosial. Kita membangun manusia yang punya akal, pikiran, semangat, jiwa, maka bisa tidak manusia Indoesai itu berkembang totalitas kemampuannya,” sebut Emil.

Pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan ini, juga menyerukan pembangunan yang tanpa merusak lingkungan. Emil mengaku merasa risau ketika ada undang-undang pertambangan yang dibahas di DPR yang lebih memprioritaskan pertambangan. Dirinya mempertanyakan, bila di atas lahan pertambangan ada keragaman hayati yang semestinya dilindungi an dalam jangka panjang bisa lebih bermanfaat. Selain itu, Emil juga menyoroti hak guna lahan yang mencapai 90 tahun. Hal ini menurutnya memperjelas bahwa pembangunan belum menyentuh aspek lain selain ekonomi.

Emil menegaskan perlunya pembangunan manusia Indonesia agar tidak tertinggal oleh negara lain. Pembangunan manusia yang baik mengakibatkan Indonesia tak perlu lagi mengimpor apapun, karena mampu mengolah sumberdaya alam yang sudah melimpah. Sehingga setelah sumberdaya manusia, aspek lingkungan pun, kata pria kelahiran 8 Juni 1930 ini, perlu diperhatikan dalam program pembangunan.  

Investasi Besar Tetapi Hasilnya Kecil

Sementara itu, Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, menanggapi pemikiran Emil Salim soal pembangunan keekonomian di Indonesia. Faisal menyebut, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat tajam sejak 2012 dan mencapai puncaknya dalam 5 tahun terakhir. Dalam data BPS Indonesia, ICOR pada 2019 mencapai indeks 6,6 di atas pertumbuhan GDP yang hanya mencapai 5,0.  Hal ini menunjukkan terjadinya investasi yang besar, namun outputnya tak sebanding.

“Investasi (di masa kepemimpinan Pak Jokowi) sebetulnya tinggi,” ungkap Faisal. Bahkan investasi di Indonesia per GDP berada di atas (indeks 32,3) rerata negara menengah ke bawah (26,8) dan menengah ke atas (29,6). Faisal melanjutkan, di era Presiden Jokowi nilai investasi menorehkan catatan sangat besar dalam sejarah Indonesia. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah permasalahan korupsi.

Menurut survei World Economic Forum pada 2017, korupsi menempati peringkat pertama melakukan bisnis di Indonesia dengan mencapa indeks 13,8. Setelah itu menyusul hambatan birokrasi 11,1, lalu akses pembiayaan 9,2 dan selanjutnya dukungan infrastruktur (8,8), ketidakstabilan politik (8,6). Ketidakstabilan pemerintah di indeks 6,5 dan permasalahan nilai pajak (6,4). Peraturan ketenagakerjaan justru berada di peringkat ke 13 (4,0), yang malah mendapat prioritas penanganan dalam Omnibus Law yang tengah digarap DPR.

Dilihat dari investasi, papar Faisal, data BPS investasi yang tinggi juga tidak sepadan dengan kualitas investasinya yang mayoritas pada sektor konstruksi yang pada 2019 limpahannya sebesar 75,04%. Sementara investasi mesin dan peralatan hanya 10,60%. Bahkan, investasi produk kekayaan intelektual paling kecil, sebesar 2,32% saja.

Hasil tersebut berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand dan Filipina yang investasi mesin dan peralatannya masing-masing mencapai 58%, 62%, dan 64% (data Kementerian PPN/ Bappenas). Alhasil, kapasitas menghasilkan barang menjadi terbatas karena investasi mesin dan peralatannya lebih kecil.

Penetrasi kredit pembiayaan dibanding GDP di Indonesia pun masih rendah, jelas Faisal. Angkanya menurut World Bank 2017 hanya 42,8%. Bandingkan dengan China di 218,3%. Di ASEAN, angka ini masih tertinggal dibanding Malaysia (145,2%), Vietnam (141,9%), Singapura (136,6%), Thailand (123,8%), Filipina (69,1%), dan Myanmar (43,5%).

Sementara itu di bidang ekspor, Indonesia masih mengandalkan komoditas karena ekspor manufakturnya masih rendah (44,7%). Komoditas seperti batubara, dan minyak sawit, dan gas masih menjadi utama. Padahal dari data yayasan Kehati, terutama dua komoditas awal mulai mengancam hutan lindung (0,17%) dan kawasan suaka alam (0,12%).

Di pihak lain, Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor, menekankan tata kelola baru sumberdaya alam di Indonesia harus mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, rasionalitas ekonomi, rasionalitas moral, dan rasionalitas politik. Pernyataan Arif ini sebagai tanggapan dan penguatan terhadap pemikiran Emil Salim yang menyoroti soal masih kurang diperhatikannya pembangunan yang melibatkan lingkungan.

Titik temu yang hendak dicapai harus juga melibatkan manajemen kolaboratif anatara pemerintah, pasar, dan masyarakat. Dengan begitu, asas keberlanjutan dalam segala bidang bisa tercipta. Sebelumnya, Arif menyorot soal krisis tata kelola yag terjadi di Indonesia yang mana rasionalitas ekonomi selalu dilawankan dengan rasionalitas ekologi.

Nama lengkapnya Akbar Ghifari. Biasa dipanggil Abay oleh rekan-rekannya. Mahasiswa jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2016 ini seperti kebanyakan mahasiswa lain, sehari-harinya berkuliah dan berkeinginan secepatnya lulus. Namun bila berbincang dengannya, siapapun pasti merasa kagum dengan kecerdasan laki-laki muda ini. Muda, bersemangat, penuh ide, dan bisa memimpin rekan-rekannya di Niracle. Yang disebut terakhir […]

[contact-form-7 404 "Not Found"]