× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

SDGs Menuju ke Daerah

By Redaksi
Dok. Rukmi

Jakarta – Majalahcsr. Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di daerah tampaknya masih terkendala banyak faktor. Selain dari faktor regulasi, kemampuan pemahaman dari tiap daerah juga beragam.

Padahal saat ini Indonesia tengah bergegas untuk mengakselerasikan SDGs yang telah diadopsi sejak tahun 2015 lalu, antara pusat dengan daerah. Ketua Badan Pengarah Filantropi Indonesia, Erna Witoelar menjelaskan bahwa inovasi menjadi kata kunci agar semua siap untuk melaksanakan tantangan secara serentak.

Menurutnya pelaksanaan SDGs ini jangan hanya melihat tujuannya saja. Namun yang paling penting adalah harus saling bekerjasama dan melaksanakan kemitraan yang baik.

Dirinya juga menyoroti peran pemerintah agar mengkoordinasikan serta mengumpulkan data dari lapangan agar mengetahui sejauh mana pengadopsian ini berhasil. Selain itu, cara pelaksanaan pun diharapkan lebih dibebaskan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, tidak dengan cara mengumpulkan dana dari perusahaan untuk disalurkan sesuai dengan rencana pemerintah sendiri.

Dok. Rukmi

“Daerah-daerah pelosok juga perlu dijangkau, bukan mengumpulkan dana dari perusahaan, tapi membebaskan apa yang diperlukan dan yang akan dilaksanakan,” ujarnya dalam sambutan kick-off workshop, Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Melalui Inovasi Daerah di Indonesia, Selasa (31/7).

Sustainable Development Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia diimplementasikan melalui kerangka kelembagaan dan hukum di tingkat nasional dan daerah, salah satu diantaranya dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang TPB. Peraturan Presiden tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat untuk menyusun Rencanca Aksi Nasional (RAN) dan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

Peraturan Presiden juga berfungsi sebagai acuan bagi organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi TPB. Pengimplementasian TPB di daerah melalui RAD perlu menjadi perhatian khusus dengan mempertimbankan besarnya tujuan-tujuan TPB dan luasnya wilayah Indonesia

Acara tersebut diselenggarakan oleh UCLG ASPAC, APEKSI dan dibantu oleh Uni Eropa dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Delegasi European Union Charles-Michel Geurts, juga Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi. Selain itu hadir juga perwakilan-perwakilan dari 16 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang menjadi target sasaran internalisasi program dari SDGs.

Dijelaskan Charles-Michel, Program LOCALISE atau Leadership, Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment (Kepemimpinan, Kepemilikan dan Kapasitas untuk Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dan Pelaksanaan Agenda 2030 di Daerah) bertujuan untuk mendukung pencapaian 17 tujuan SDGs di daerah di Indonesia melalui penguatan kapasitas Pemda dan asosiasinya dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau kemajuan pelaksanaan agenda 2030 di daerah.

Sedangkan tujuan keseluruhannya adalah untuk emberdayakan Pemda dan Asosiasinya untuk tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang lebih efektif serta mengedepankan pembangunan lokal yang inklusif melalui pencapaian SDGs.

“Diharapkan inovasi ini akan bermanfaat bagi terwujudnya SDGs,” ujarnya.

Menurutnya lagi, kawasan Asia dan Uni Eropa saling berhubungan dan berkaitan dalam kehidupan. Sehingga ada kepentingan untuk Uni Eropa turut mendukung terwujudnya SDGs di kawasan Asia, dalam hal ini Indonesia.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]