× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Ramai-ramai Bantu UMKM

By Redaksi

Jakarta – Majalahcsr. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia,  jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia hingga November 2017 sebanyak 29,2 juta. Sedangkan 3,79 juta diantaranya sudah menggunakan platform online untuk memasarkan produknya.

Pemerintah memang terus mendorong UMKM untuk terus maju dan berkembang, beberapa diantaranya adalah dengan pemberian modal dan sarana distribusi yang juga dilakukan oleh pihak swasta. Pasalnya, 60 persen kekuatan ekonomi Indonesia berada di tangan UMKM.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar Rp 1.700 triliun per tahun di Indonesia. Saat ini, lembaga keuangan yang ada hanya dapat memenuhi Rp 700 triliun dari kebutuhan tersebut, sehingga ada kekurangan pendanaan bagi UMKM sebesar Rp 1.000 trilliun di Indonesia setiap tahun.

Bank Indonesia (BI) sendiri sudah menetapkan, pada 2018 perbankan wajib menyalurkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) minimal 20 persen, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan sejak 2015 BI terus mendorong peran perbankan untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satunya ketentuan kewajiban perbankan menyalurkan kredit terhadap UMKM sejak 2015.

Di mana pada 2015 kredit UMKM ditargetkan 5 persen, 2016 menjadi 10 persen, 2017 menjadi 15 persen dan 2018 kembali naik menjadi 20 persen.

“Perbankan menilai UMKM salah satu usaha yang cukup berisiko terjadi kredit macet,” kata Yunita seperti dikutip Antara, Selasa (21/11/2017).

Bagi perbankan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan diberikan peringatan dan hukuman, yaitu dikurangi jasa gironya. Sedangkan perbankan yang sudah memenuhi ketentuan tersebut akan diberikan penghargaan dan publikasi keberhasilan perbankan yang bersangkutan.

Pihak swasta pun tidak mau kalah untuk mendorong kemajuan UMKM dengan memberikan pinjaman modal. Sebut saja Grup Modalku. Sebagai startup pionir peer-to-peer (P2P) lending Indonesia, Modalku telah mencairkan pinjaman modal usaha sebesar Rp520 miliar bagi UMKM di Indonesia.

Modalku menyediakan layanan P2P lending, di mana UMKM berpotensi dan pencari investasi alternatif dipertemukan lewat pasar digital. Dengan mendanai pinjaman UMKM, pemberi pinjaman Modalku mendapatkan alternatif investasi dengan tingkat return menarik, lebih tinggi dibandingkan deposito dan obligasi.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menjelaskan bahwa pendanaan gotong royong online atau FinTech P2P lending telah memberikan kontribusi yang baik bagi langkah awal upaya inklusi finansial di Indonesia dengan pendanaan lebih dari Rp 2,5 trilliun sepanjang tahun 2017, termasuk dari Modalku.

“Harapan kami, model pendanaan gotong royong online ini akan lebih banyak memberikan dukungan pendanaan di sektor hulu Pertanian, Nelayan, dan UMKM yang selama ini belum sepenuhnya dapat dilayani industri keuangan konvensional,” jelas Hendrikus.

 

Sulit Ekspor

Pada sisi lain, usaha membantu UMKM masih mengalami kendala. Pelaku UMKM merasa kesulitan memasarkan barangnya ke luar negeri akibat biaya pengiriman yang terlalu mahal. Untuk itu Pemerintah diminta evaluasi tarif ekspor.

Ketua DPP Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli mengatakan biaya tidak patut seperti verifikasi berat kotor kontainer ekspor atau verified gross mass (VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok musti dihilangkan.

“Itu kan memang tanggung jawab terminal, bukan eksportir. Kenapa dibebankan pada kami? Itu tidak masuk akal,” katanya seperti yang dilansir Bisnis, Kamis (1/3).

Menurut Khairul, itulah menjadi penyebab ekspor Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Khairul menambahkan keuntungan pelaku UMKM tidak begitu besar karena kapasitas produksinya yang kecil. Butuh dukungan pemerintah melalui kebijakan agar produk mereka bisa merambah multinasional.

Khairul menambahkan pemerintah harus mengevaluasi biaya tidak pantas tersebut. “Sejauh JICT [Jakarta International Container Terminal] menargetkan keuntungan besar, tidak bisa biaya logistik itu turun,” tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat juga telah mendesak Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelaku produk ekspor, khususnya kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri. Insentif fiskal itu bertujuan untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi penurunan ekspor Indonesia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Meminta Menteri Keuangan mempertimbangkan untuk memberi insentif pajak pada pelaku ekspor dari UMKM dan industri,” katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis, seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Senin (5/2).

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]