× BERITA WAWASAN GALERI RAGAM PERANTI KONSULTASI KONTAK

Pengembangan Riset Perlu Diberikan Insentif

By Redaksi

Jakarta – Majalahcsr. Dukungan dari Sektor Filantropi dan bisnis untuk penelitian di Indonesia masih minim. Sektor filantropi dan bisnis belum menjadikan penelitian sebagai program prioritas untuk didukung.

Selain karena hambatan koordinasi dan komunikasi, pemerintah juga belum memberikan insentif yang memadai bagi lembaga filantropi dan bisnis yang mendukung penelitian. Untuk meningkatkan dukungan tersebut, pemerintah didorong untuk lebih serius mengembangkan kemitraan dan memberikan insentif yang menarik, khususnya insentif perpajakan.

Pentingnya kemitraan filantropi dan bisnis untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia ini dibahas dalam Philanthropy Learning Forum ke-16 yang diadakan hari Selasa (23/5/2017) di Wisma Indocement, Jakarta. Forum ini dihadiri oleh para pegiat filantropi, pelaku binis, akademisi dan para peneliti ini menghadirkan 3 pembicara, yakni Ocky Kerna Radjasa (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti), Annisa Febriana (Manajer Program Newton Fund), Deni P Puspahadi (Manajer CSR PT Indofood Sukses Makmur)

Dukungan pendanaan bagi pengembangan riset di Indonesia masih sangat minim. Total anggaran untuk penelitian di Indonesia hanya 0,22 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah ini juga masih di bawah jumlah ideal 1 persen yang menjadi batasan minimum pendanaan riset.

Selain itu, sumber pendanaan riset di Indonesia mayoritas berasal dari pemerintah. Data biro statistik UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dana penelitian dan pengembangan di Indonesia berasal dari pemerintah dan sekitar 14 persen dari sektor swasta. Komposisi ini berkebalikan dengan komposisi dana penelitian di negara-negara lainnya di Asia. Malaysia, China, Jepang, Korea, dan Singapura menerima lebih dari 60 persen investasi penelitian mereka dari sektor swasta.

Kondisi ini menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap program penelitian. Kondisi tersebut juga mengindikasikan belum optimalnya upaya pemerintah untuk menggalang dukungan dan kontribusi dari sektor filantropi dan bisnis dalam pengembangan penelitian melalui berbagai skema kemitraan. Kegiatan riset di Indonesia masih secara konvensional dianggap sebagai kewajiban negara yang dijalankan melalui lembaga-lembaga resmi seperti universitas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan lembaga penelitian lainnya.

Riset-riset yang didanai oleh pemerintah masih lebih besar diperuntukkan bagi civitas academica di kampus-kampus perguruan tinggi. Namun, semua kegiatan riset yang dibiayai negara tidak maksimal karena kurangnya dana riset, kurangnya penghargaan dari negara, dan kecenderungan birokratis dalam pengelolaannya.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah minimnya pendanaan penelitian. Sinergi dengan aktor dan institusi non-pemerintah yang memiliki minat, sumber daya dan dukungan finansial untuk penelitian diperlukan. Dengan cara ini, kemajuan dalam penelitian dan pengembangannya dapat dicapai dan penelitian akan dapat menghasilkan dampak positif pada perkembangan teknologi, masyarakat dan negara.

Sektor Filantropi dan bisnis bisa menjadi mitra dalam pengembangan riset. Lembaga filantropi sangat berkepentingan terhadap pengembangan riset sebagai landasan untuk perencanaan dan pengembangan program layanan. Sementara di sektor bisnis, investasi untuk penelitian dan pengembangan merupakan kunci untuk pengembangan inovasi dan keberlanjutan usaha agar perusahaan mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam produk dan layanan serta peningkatan produktivitas SDM-nya.

Selain itu, Potensi sumber daya untuk riset juga cukup besar. Hasil penelitian PIRAC dan Dompet Dhuafa (2014) menunjukkan bahwa sumbangan yang dialokasikan oleh perusahaan mencapai Rp 12,45 triliun. Dari jumlah tersebut, 19,42 persen atau sekitar Rp 2,42 triliun digunakan untuk pengembangan pendidikan dan riset.

Mayoritas dukungan riset adalah menyasar pada isu yang berkait dengan sosial dan ekonomi (26 persen), sains dan teknologi (18 persen), berkaitan dengan kepentingan lembaga filantropi (16 persen) dan sisanya berkaitan dengan isu spesifik seperti kemanusiaan, budaya, lingkungan, kesehatan dan gizi, dan literasi keuangan. Isu yang menjadi obyek riset masih cenderung mengikuti agenda riset lembaga filantropi atau perusahaan sebagai pemberi dana.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor filantropi dan bisnis dalam pengembangan riset, diperlukan dukungan Pemerintah untuk menyediakan iklim kebijakan yang kondusif untuk kemitraan dalam pengembangan penelitian. Pemerintah perlu melakukan deregulasi dan pemangkasan rantai birokrasi yang diberlakukan di universitas yang menghambat pengembangan riset.

Pemerintah juga perlu melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung kesejahteraan peneliti dengan menyederhanakan dan memberikan kemudahaan dalam prosedur pengurusan hak paten. pengembangan kapasitas dalam pengelolaan program, membangun sinergi program, atau pengakuan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong organisasi filantropi dan sektor swasta mendukung pengembangan penelitian di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah perlu mereview kembali kebijakan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan. Karena, kebijakan insentif pajak di Indonesia ini jauh ketinggalan dan jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Misalnya, Pemerintah memberikan insentif dalam bentuk tax deduction bagi sumbangan untuk penelitian. Namun, nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Jumlah ini tentu tidak memadai untuk mendorong lembaga filantropi dan bisnis untuk mendukung riset dan pengembangan. Di negara-negara lain, pemerintah umumnya memberlakukan kebijakan insentif dalam bentuk super deduction bagi pengeluaran dan sumbangan bagi pengembangan riset dan pengembangan.

Di Singapura, misalnya, diberikan tax deduction 100% bagi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Tambahan pengeluaran hingga 300% bagi pengeluaran R&D yang memenuhi kualifikasi Production and Innovation Credit Scheme (PIC).

Sementara Malaysia memberlakukan kebijakan super deduction sebesar 200% bagi pengeluaran untuk kegiatan R&D yang dilakukan secara in-house di Malaysia. Super deduction sebesar 200% bagi pengeluaran R&D yang dibayarkan dalam bentuk donasi atau kontribusi kepada organisasi R&D tertentu.

Sementara di Thailand, Perlakuan pajak atas pengeluaran R&D adalah super deduction sebesar 200% bagi pengeluaran untuk kegiatan R&D yang dilakukan di negara tersebut. Kebijakan sengaja diciptakan untuk meningkatkan dukungan filantropi dan bisnis dalam pengembangan riset dan pengembangan.

[contact-form-7 404 "Not Found"]